Pemprov NTT Kalah Lagi dalam Kasus Hotel Plago Labuan Bajo

SPIRITNTT.COM/HO TERBENGKELAI - Kondisi Hotel Plago di Pantai Pede Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) terbengkelai setelah Pemprov NTT menyegel dan membatalkan kerja sama dengan PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM)
SPIRITNTT.COM/HO TERBENGKELAI - Kondisi Hotel Plago di Pantai Pede Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) terbengkelai setelah Pemprov NTT menyegel dan membatalkan kerja sama dengan PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM)

SPIRITNTT.COM, KUPANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali kalah dalam kasus pengelolaan Hotel Plago di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).

Kekalahan Pemprov NTT untuk kedua kali ini setelah sebelumnya Pengadilan Negeri (PN) Kupang  memutuskan Pemprov NTT terbukti bersalah dan melakukan tindakan melawan hukum atas PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) terkait pengelolaan Hotel Plago di Labuan Bajo.

Kekalahan di pengadilan tingkat pertama melalui putusan PN Kupang Nomor 302/Pdt.G/2022/PN Kpg. tanggal 14 Nopember 2023 inilah yang mendorong Pemprov NTT naik banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Kupang.

Namun ternyata Pengadilan Tinggi (PT) Kupang dalam putusan Nomor 175/PDT/2023/PT KPG tanggal 20 Februari 2024, menguatkan putusan PN Kupang.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang yang dimohonkan banding,” bunyi putusan PT Kupang tersebut.

Menanggapi putusan tersebut, Kuasa Hukum PT SIM, Khresna Guntarto, Kamis (22/2/2024) mengatakan, putusan itu mengartikan bahwa perkara ini adalah perkara perdata.

Oleh karena itu lanjut Khresna, kontrak yang sudah disepakati antara PT SIM dan Pemprov NTT sebelumnya adalah sah termasuk tentang nilai kontribusi Rp 255 juta per tahun dan lainnya.

“Jadi tidak boleh perkara diputarbalik menjadi perkara pidana oleh oknum Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT,” kata Khresna.

Untuk diketahui, putusan PN Kupang pada pertengahan November 2023 lalu menghukum Pemprov NTT selaku Tergugat I dan PT. Flobamor selaku Tergugat II untuk mengembalikan Penggugat (PT. SIM) sebagai mitra kerja sama Bangun Guna Serah sesuai Perjanjian Kerja Sama Nomor HK. 530 Tahun 2014 – Nomor 04/ SIM/ Dirut/ V/ 14 tertanggal 23 Mei 2014.

Perjanjian kerja sama itu menyangkut pembangunan hotel dan fasilitas pendukung lainnya di atas tanah Pemprov NTT di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Majelis Hakim menyatakan perjanjian kerja sama tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan