Hotel Plago dan Pantai Pede Disegel, PT SIM Gugat Pemprov NTT dan PT Flobamor

DOK POS KUPANG/HO-Hotelmix.id Hotel Plago di Pantai Pede, Labuan Bajo, Manggarai Barat
DOK POS KUPANG/HO-Hotelmix.id Hotel Plago di Pantai Pede, Labuan Bajo, Manggarai Barat

SPIRITNTT.COM, KUPANG – PT. Sarana Investama Manggabar (SIM) menggugat Pemprov NTT  sebagai tergugat I dan PT. Flobamor sebagi tergugat dua.

Gugatan Perdata Nomor 302/PDT.G/2022 terkait pemutusan sepihak atas perjanjian bangun guna serah (BGS)/build operate transfer (BOT) oleh Pemprov NTT dengan pembangunan Hotel Plago, di Pantai Pede, Labuan Bajo

Sidang gugatan secara perdata tersebut saat ini berlangsung  di Pengadilan Negeri Kupang. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim, Florence Katerina,S.H,MH, didampingi dua hakim anggota.

Dalam persidangan pada, Selasa (11/7/2023) pihak penggugat PT SIM menghadirkan dua orang saksi masyarakat setempat yang mengetahui dan merasakan kehadiran PT SIM di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Kuasa Hukum Penggugat PT SIM, Khresna Guntarto, SH.,M.Kn usai persidangan menjelaskan,  PT SIM sebagai Mitra BGS mendapatkan kompensasi terhadap bangunan hotel yang telah selesai pembangunanya.

Khresna mengungkapkan, dalam kerja sama tersebut PT SIM sebagai investor kontraktor dan operator selama 25 tahun sejak 2014 dengan mengucurkan dana sebesar Rp 25 miliar untuk membangun Hotel Plago di Pantai Pe’de, Labuan Bajo.

PT SIM mulai mengelola Pantai Pe’de dan Hotel Plago pada pertengahan tahun 2019 hingga April 2020, namun diminta untuk angkat kaki dengan alasan tidak bersedia melakukan kenaikan besaran kontribusi tahunan yang naik drastis mencapai 300 persen.

“Kenaikan dimaksud dari yang semula Rp 255 juta sesuai nilai kontrak yang disepakati, lalu berubah menjadi Rp 834.454.600 sesuai surat peringatan yang diterima oleh PT SIM dan tidak sesuai nilai kontrak awal,” jelas Khresna.

Menurutnya, Project swasta yang pengelolaannya sesuai kontrak jangka waktu 25 tahun, namun belum genap satu tahun, Pemprov NTT sudah mengambil alih dan pengelolaannya dilakukan oleh PT Flobamor.

“Permintaan Pemprov NTT tidak dikabulkan oleh PT SIM karena kondisi tahun 2019 perekonomian belum stabil ditambah lagi pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020, sehingga tidak ada pemasukan dalam pengelolaan Hotel dan Pantai Pe’de tersebut,” ujar Khresna.

Sesuai konsep dalam kontrak, dimulai pada tahun 2014 akan ada peningkatan 10 persen di tahun ke-10 pengelolaan, namun dalam pergantian rezim, Pemprov menjadi tidak sabar menaikkan pendapatan dari Rp 225 juta menjadi lebih dari Rp 800 juta.

Dampak dari penyegelan Hotel dan Kawasan Pantai Pe’de tersebut, bangunan menjadi terlantar, akses publik ke Pantai Pe’de juga tertutup, serta merugikan masyarakat lokal.

Kuasa Hukum Tergugat II, PT Flobamor, Samuel Haning mengatakan dari pihak Penggugat hanya mendapatkan informasi bahwa PT Flobamor berjanji akan memberikan kontribusi kepada pemerintah sebesar Rp. 850 juta dari pengelolaan Hotel Plago dan Pantai Pede sesuai gugatan tersebut.

Namun kenyataannya, PT. Flobamor belum mengelola apapun yang dilayangkan dalam gugatan dari PT SIM tersebut sehingga tidak wajib menyetor kontribusi Rp. 850 juta yang dimaksud.

Hingga saat ini Hotel Plago dan Pantai Pe’de belum dikelola karena masih ada masalah dan kendala teknis yang belum terselesaikan.

Persidangan dilanjutkan pada tanggal 25 Juli 2023 mendatang. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan