ASN Mengeluh Enam Bulan Belum Terima TPP, Fraksi Golkar Sentil Penjabat Gubernur NTT

Ilustrasi : Kantor Gubernur NTT
Ilustrasi : Kantor Gubernur NTT


SPIRITNTT.COM, KUPANG
–Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tunjangan Kinerja (Tukin) selalu menjadi keluhan para ASN lingkup Pemda NTT.
Persoalan TPP ini selain selalu mengalami keterlambatan pembayaran tetapi juga adanya keluhan TPP selama empat bulan tahun 2022 yang hingga kini belum dibayar.
Sejumlah ASN yang ditemui SPIRITNTT.COM di Kupang, Kamis (21/9/2023) mengaku tahun ini sudah menerima TPP tapi untuk bulan Maret 2023. Padahal saat ini sudah mau mengakhiri bulan September 2023.
Selain itu, ASN yang bekerja di RSUD Johannes Kupang mengeluh belum mendapat TPP bulan Maret 2023. Tidak hanya itu, untuk tahun 2023 saja selama empat bulan ASN di rumah sakit rujukan di NTT ni tidak mendapat TPP.
“Kami tidak tahu kenapa TPP tahun lalu belum dibayar? Kami minta masalah ini untuk diaudit. Kemana uang TPP ribuan pegawai RSUD Johannes. Bahkan mungkin juga terjadi di instansi lain,” ujar seorang ASN di rumah sakit itu.
Ditanya tentang TPP bulan Maret, ASN lainnya mengaku belum ada informasi hingga saat ini. “TPP bulan Maret kami belum terima,” ujarnya.
Masalah TPP yang terus dikeluhkan ini kembali menjadi sorotan DPRD NTT. Fraksi Golkar DPRD NTT meminta agar TPP ASN segera dibayar karena itu merupakan hak para ASN.
“Fraksi Partai Golkar mengamati TPP tidak lancar pembayarannya di TA 2023 ini. Bagaimana ASN mau dituntut meningkatkan kinerja, sementara kesejahtraannya justru menurun? Oleh karena itu Saudara Penjabat Gubernur perlu memberi perhatian lebih kepada realisasi TPP dan Tunjangan Kinerja ASN,” ujar Johan Oematan, juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD NTT.
Permintaan Fraksi Golkar ini disampaikan saat Pemandangan Umum Fraksi Golkar DPRD NTT terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT dalam Sidang Paripurna DPRD NTT, Selasa (19/9/2023).
Sidang paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Dr. Inche Sayuna, dan dihadiri Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L. Kalake, serta anggota DPRD NTT lainnya.
Menurut Fraksi Golkar, permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendapatan daerah yang dicantumkan dalam buku Nota Keuangan terkendala manajemen dan keterbatasan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah daerah.
Fraksi Golkar juga menyoroti penggunaan dana pinjaman PEN sebesar kurang lebih Rp1 trilun yang dimanfaatkan berupa ruas jalan hotmix, ruas jalan GO, ruas jalan GO plus, pembangunan SPAM dan embung-embung yang tersebar di kabupaten/kota se NTT.
Sejauh pengamatan Fraksi Partai Golkar, kualitas ruas jalan konstruksi GO dan GO plus sangat memrihatinkan, juga kualitas SPAM dan embung-embung.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyinggung realisasi pendapatan daerah khususnya PAD yang baru mencapai sebesar 43,43 persen keadaan 8 September 2023. Ini merupakan capaian terendah dalam periode ini. Hal ini berpengaruh dalam rancangan perubahan PAD yang mengalami penurunan sebesar 21 persen dari anggaran murni.
“Persoalannya sisa waktu efektif hanya tiga bulan lebih. Apakah bisa mencapai target Rp1,699 triliun lebih, mengingat dalam 8 bulan anggaran murni, realisasinya hanya mencapai Rp 929 milyard lebih,” tanya Oematan. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan