Tersangka Korupsi Benih Bawang Merah di Kabupaten Malaka Gugat KPK. Ajukan Praperadilan di PN Jakarta Selatan

Ali Fikri. FOTO:IST
Ali Fikri. FOTO:IST

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Kasus korupsi pengadaan benih bawang merah di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki tahap baru.

Setelah diambilalih dari Polda NTT beberapa waktu lalu, KPK mulai melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dengan gencar melakukan pemeriksaan para saksi di Kabupaten Malaka.

Bahkan disebutkan sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa sekitar 35 orang untuk mereka-mereka yang mengetahui proses pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka tahun 2018 senilai Rp 9 miliar.

Setelah proses pemeriksaan tersebut, ternyata lembaga anti rasuah tersebut sudah menetapkan tersangka. Sebab, saat ini tersangka sedang mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tersangka selaku pemohon gugatan bernama Baharuddin Tony melayangkan gugatan pada Rabu (15/2/2023) telah terdaftar dengan nomor 13/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Termohon dalam gugatan praperadilan itu adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencananya sidang perdana praperadilan tersebut akan digelar pada Senin (27/2/2023).

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Baharuddin selaku pemohon menuntut hakim menyatakan keputusan KPK terkait penetapan tersangkanya tidak tepat.

“Menyatakan seluruh perintah, keputusan, dan penetapan yang dikeluarkan oleh termohon yang didasarkan atas surat perintah penyidikan adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” bunyi salah satu petitum pemohon seperti dilihat detikcom, Selasa (21/2/2023).

Menanggapi adanya gugatan praperadilan tersebut, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan KPK siap menghadapi gugatan tersebut.

“Kemudian ada praperadilan, kami hargai, kami hormati, dan itu baik. Artinya, ada fungsi kontrol di dalam upaya penyelesaian perkara oleh KPK,” kata Ali.

Ali mengatakan, penetapan seseorang sebagai tersangka di KPK selalu berdasarkan kecukupan alat bukti. Hasil gugatan praperadilan akan membuktikan kerja penyidik KPK dalam menetapkan tersangka.

“Kalau kemudian ada praperadilan, tentu KPK siap hadapi itu, karena kami yakin setiap penetapan seseorang sebagai tersangka karena semata-mata didasarkan alat bukti yang cukup,” ucap Ali.

Seperti diketahui, proses penyidikan kasus benih bawang merah di Kabupaten Malaka ini diambilalih KPK pada Kamis 8 September 2022 lalu.

Deputi Korsup KPK Irjen Pol Didi Agung Wijanarko saat itu menegaskan, lambannya penanganan kasus dugaan korupsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal dasar seperti tidak efektif dan efisien, adanya tekanan dari pihak tertentu serta tujuan terselubung dari kasus tersebut.

“Penanganan kasus tidak efisien maka secara resmi KPK ambil alih kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka,” kata Didi Agung Wijanarko di Mapolda NTT ketika itu.

Dijelaskan Wijanarko, ada tersangka lain yang mau ditutup – tutupi, ada praktek korupsi, ada intervensi dari pihak lain makanya penanganan perkara ini tidak efektif dan tidak efisien.

Kapolda NTT saat itu Irjen Pol Setyo Budiyanto mengakui, kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah telah tiga tahun ditangani Polda NTT namun penanganan tidak efektif dan tidak efisien sehingga setelah dilakukan koordinasi dengan KPK dan Kejaksaan maka diambil alih oleh KPK.

“Kasusnya sudah tiga tahun ditangani penyidik Polda NTT. Karena lamban dan tidak efektif dan efisien maka KPK ambil alih,” ujar Setyo Budiyanto ketika itu. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan