Sudah disahkan Jadi UU, RKUHP Lintasi 7 Presiden dan 14 Periode DPR

Pegiat HAM internasional hingga wartawan asing pemerhati isu hak asasi manusia mengkritik keras pengesahan RKUHP yang sarat pasal bermasalah. Foto: CNN Indonesia/Adi Ibrahim
Pegiat HAM internasional hingga wartawan asing pemerhati isu hak asasi manusia mengkritik keras pengesahan RKUHP yang sarat pasal bermasalah. Foto: CNN Indonesia/Adi Ibrahim

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – DPR akhirnya mengesahkan RKUHP menjadi UU. KUHP baru yang menggusur KUHP jaman penjajahan Belanda itu akan mengalami masa transisi 3 tahun dan berlaku efektif pada 2025 nanti.

“Apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat disahkan menjadi undang-undang?” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di DPR, Selasa (6/12).

“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna DPR RI seperti dikutip detikcom.

Ditengah pengesahan jadi UU tersebut, di luar Gedung DPR RI sejumlah elemen menggelar aksi demostrasi. Aksi menolak pengesahan RKUHP tersebut karena menilai masih banyak pasal bermasalah yang belum dicabut.

Sebagaimana diketahui, Sejak Indonesia merdeka, telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional.

Perdebatan telah lebih dari 60 tahun. Diskursus RUU KUHP telah melintasi 7 Presiden, yaitu:

1. Presiden Soekarno,

2. Presiden Soeharto,

3. Presiden BJ Habibie,

4. Presiden Gus Dur,

5. Presiden Megawati,

6. Presiden SBY, dan

7. Presiden Jokowi.

Di DPR, perdebatan RUU KUHP juga telah melintasi 13 kali periode. Yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) 26 Jun 1960 – 15 Nov 1965

2. DPR GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI) 15 Nov 1965 – 19 Nov 1966

3. DPR GR Orde Baru 19 Nov 1966 – 28 Okt 1971

4. DPR hasil Pemilu ke-2, 28 Okt 1971 – 1 Okt 1977

5. DPR hasil Pemilu ke-3, 1 Okt 1977 – 1 Okt 1982

6. DPR hasil Pemilu ke-4, 1 Okt 1982 – 1 Okt 1987

7. DPR hasil Pemilu ke-5, 1 Okt 1987 – 1 Okt 1992

8. DPR hasil Pemilu ke-6, 1 Okt 1992 – 1 Okt 1997

9. DPR hasil Pemilu ke-7, 1 Okt 1997 – 1 Okt 1999

10. DPR hasil Pemilu ke-8, 1 Okt 1999 – 1 Okt 2004

11. DPR hasil Pemilu ke-9, 1 Okt 2004 – 1 Okt 2009

12. DPR hasil Pemilu ke-10, 1 Okt 2009 – 1 Okt 2014

13. DPR hasil Pemilu ke-11, 1 Okt 2014 – 1 Okt 2019

14. DPR hasil Pemilu ke-11, 1 Okt 2019 – 2024

Perdebatan penting tidaknya juga telah melampaui 19 Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM), di antaranya Sahardjo, Wirjono Prodjodikoro, Astrawinata, Oemar Seno Adji, Mochtar Kusumaatmadja, Mudjono, Ali Said, Ismail Saleh, Oetojo Oesman, Muladi, Yusril Ihza Mahendra, Baharuddin Lopa, Marsilam Simanjuntak, Mahfud MD, Hamid Awaluddin, Andi Mattalata, Patrialis Akbar dan Amir Syamsuddin.

Akhirnya, di zaman Menkumham Yasonna Laoly, RKUHP disahkan DPR menjadi UU.

Dari manakah KUHP yang berlaku saat ini?

KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Code Napoleon Perancis yang berlaku tahun 1810. Prancis kemudian menjajah Belanda dan Prancis memberlakukan KUHP di Belanda pada 1881.

Kemudian KUHP dibawa Belanda ke Indonesia saat menjajah Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda pun memberlakukan code itu secara nasional pada 1918 dengan nama Wet Wetboek van Strafrecht.

Wet Wetboek van Strafrecht itu lalu menggusur seluruh hukum yang ada di Nusantara, dari hukum adat hingga hukum pidana agama. Nilai-nilai lokal juga tergerus hukum penjajah.

Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta mengubah hukum yang berlaku. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan