SPIRITNTT.COM, JAKARTA– Setelah pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh pada Kamis (26/1/2023) lalu, isu perombakan kabinet kembali mencuat.
Diduga pertemuan tersebut terkait akan dilakukannya perombakan kabinet atau reshuffle.
Pasca pengumuman Anies Baswedan menjadi calon presiden (Capres) 2024 yang dijagokan Partai NasDem, memang desakan kepada Presiden Jokowii untuk segera melakuka reshuffle terus bergulir.
Bahkan yang paling gencar adalah dari PDIP yang kerap disuarakan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Hasto juga menyampaikan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan masukan konstruktif kepada Jokowi soal reshuffle kabinet.
“Makanya Ibu Mega kan sering menyampaikan pesan, baik melalui Mas Pramono Anung, Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPR, atau pun saya yang juga sering ditugaskan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi,” tambah Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).
Walau demikian, Hasto menegaskan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terkait tanggal 1 Februari yang bertepatan dengan Rabu Pon akan dilaksanakan reshuffle kabinet, Hasto pun meminta agar publik menunggu keputusan presiden.
“Jadi ya kita tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak (pada Rabu Pon), kita tunggu saja keputusan presiden,” pungkasnya.
Dia menuturkan berbagai momentum- terjadi pada Rabu Pon dan itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa.
“Dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu,”tuturnya.
Menurut catatan detikcom, sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia tahun 2014, kebijakan reshuffle Jokowi diumumkan pada Rabu.
Misalnya, Jokowi pertama kali melakukan reshuffle pada Rabu, 12 Agustus 2015. Jika ditelisik, dalam kalender Jawa, tanggal tersebut jatuh pada Rabu Pon.
Kemudian, Jokowi kembali merombak jajaran kabinetnya pada Rabu Pon yang kala itu jatuh pada 27 Juli 2016.
Namun menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh bisa jadi momentum ‘rekonsiliasi’ politik Jokowi dan Paloh.
“Ini bisa jadi momentum ‘rekonsiliasi politik’ antara Jokowi dan Surya Paloh. Minimal pertemuan kedua tokoh ini bisa meregangkan otot dan saraf politik yang belakangan mulai saling mengeras,” imbuhnya.
Menurut Adi, banyak hal yang dibahas oleh Jokowi dan Paloh pada pertemuan itu, di antaranya, mengenai pencapresan Anies Baswedan hingga reshuffle kabinet.
“Mulai soal politik kebangsaan, koalisi, pencapresan, dan soal reshuffle. Pembicaraan paling panas versi tebakan publik tentu soal pencapresan Anies oleh NasDem dan seputar reshuffle. Dua isu yang membuat relasi Jokowi dan Surya kerap digosipkan renggang,” jelasnya.
Adi menyebutkan, Jokowi juga akan dilematis karena PDIP secara terang-terangan meminta 2 menteri NasDem dievaluasi.
“PDIP tegas meminta 2 menteri NasDem dievaluasi. Ini pesan politik yang sangat vulgar ke Jokowi bahwa PDIP tak happy dengan manuver NasDem selama ini terutama soal pencapresan Anies. Sementara pada saat bersamaan NasDem tak mau mundur dan menegaskan loyalitasnya ke Jokowi hingga tuntas. Bahkan jika menteri dicopot pun NasDem memastikan setia ke Jokowi,” jelasnya.
Adi menilai saat ini Jokowi berada di persimpangan. Dia menilai reshuffle kabinet masih belum jelas.
“Kemungkinannya (reshuffle) masih 50:50 bahkan gelap gulita. Pertemuan ini menegaskan dua hal sekaligus. Satu sisi disampaikan soal kemungkinan reshuffle ke menteri NasDem, satu sisi lainnya menegaskan tak ada reshuffle apapun,” ungkapnya. (spiritntt.com)
