PNS Bikin Petisi ke Jokowi , Protes Tunjangan Hari Raya (THR) Tak 100 Persen

Ilustrasi Uang
Ilustrasi Uang

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Sebelum Covid-19 melanda Indonesia, aparat sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipill (PNS) mendapat tunjangan hari raya (THR) 100 persen.

Namun semenjak Covid-19 banyak pendapatan yang mengalami pemangkasan termasuk THR yang mengalami pemotongan.

Hal yang sama terjadi pada THR tahun 2023 ini yang mengalami pemotongan 50 persen pada komponen tunjangan kinerja (tukin).

Pemotongan tersebut memunculkan reaksi  dari kalangan ASN.  Saat ini muncul petisi online yang meminta pemerintah merevisi aturan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN/PNS).

Mereka tidak terima karena tahun ini besarannya belum 100 persen seperti sebelum pandemi Covid-19.

Untuk diketahui, komponen THR PNS 2023 terdiri dari tunjangan kinerja (tukin) hanya  50 persen, ditambah gaji/pensiunan pokok dan tunjangan yang melekat (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum).

Petisi tersebut dimulai oleh akun @persada sm809 yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023.

Seperti dikutip detikcom, hingga pukul 20.30 Wib, Kamis (30/3/2023) petisi itu telah ditandatangani oleh 2.358 akun dan masih akan naik terus jumlahnya.

“ASN bukan hanya pengabdi bagi negara, tapi penanggung jawab keluarga. ASN bersuara bukan karena tidak bersyukur dan ingin membangkang kepada Pemerintah, tetapi hanya ingin meminta “belas kasihan” dari penguasa negara ini,” tulis alasannya membuat petisi tersebut.

Menurutnya, tiga tahun terakhir ini telah menjadi bentuk pengabdian ASN kepada negara di tengah berbagai cobaan yang menghampiri. Akan tetapi, jerih payahnya dianggap tidak dihargai oleh pemerintah.

“Kami Mohon kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo agar bisa merevisi keputusannya terkait besaran THR ASN di 2023 ini. THR ini bukan kami pergunakan untuk berfoya-foya, tapi kami manfaatkan untuk orang tua, istri, anak-anak dan saudara kami,” tulisanya.

Petisi itu juga meminta agar jangan samakan ASN dengan para pejabat dan pegawai dari instansi yang bergelimang uang.

Berbagai komentar muncul terkait petisi tersebut. Di antaranya  menyindir Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diberikan bonus karena realisasi pajak tercapai, sementara ada hak orang lain yang harus dipotong.

“PNS jelata saja yang dikorbankan, pejabat dan instansinya sendiri dapet bonus, pamer kekayaan serta tukin besar. Sejahtera kok hanya untuk golongan sendiri, yang lain dianggap beban APBN. Katanya APBN surplus, neraca keuangan sehat, ekonomi meroket eh malah Ditjen Pajak dapet bonus, yang lain potong terus haknya,” tulis komentar tersebut.

THR PNS yang tidak cair 100 persen juga dianggap tidak adil di saat pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan meminta pengusaha swasta untuk membayar THR secara full.

“Pemerintah model apa ini, swasta diminta bayar pen h, sedangkan aparatur pemerintahnya sendiri dipangkas 50 persen,” tulis mereka.

Mereka juga menulis, gaji tidak pernah naik, sedangkan bahan pokok, BBM dan transportasi meroket naik.

“Zalim sekali, nasib kami di daerah yang jauh dari rumah hanya ingin pulang berkumpul dengan keluarga pupus sudah,” ucapnya.

Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan petisi itu sebagai bentuk ekspresi dan aspirasi para PNS. Pihaknya pun menghormati langkah tersebut.

“Tentu saja kami menghormati aspirasi yang disampaikan. Kami dapat memahami itu sebagai ekspresi, aspirasi sekaligus optimisme terhadap pemulihan ekonomi,” kata Prastowo kepada detikcom.

Meski begitu, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan THR PNS 2023 dengan anggaran Rp 38,9 triliun. Hal itu telah memperhatikan kemampuan keuangan negara di mana diputuskan komponen dari tukin hanya 50 persen.

“THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara dan pensiunan sebagai apresiasi terhadap kontribusi mereka dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara,” tutur Prastowo.

THR PNS 2023 belum bisa cair 100 persen karena pemerintah mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi yang masih mengalami ketidakpastian karena tantangan global. Diharapkan kondisi tahun depan sudah lebih baik sehingga hak para abdi negara bisa diberikan secara penuh.

“Kita masih diliputi ketidakpastian akibat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang dinamis. Kami berharap seiring arah kebijakan fiskal yang baik, kondisi yang stabil dan berbagai tantangan yang dapat dikelola, menjadi prakondisi yang baik bagi pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun depan yang lebih ideal,” pungkas Prastowo. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan