Pemprov NTT Akui PHK PT SIM Tanpa Rekomendasi BPK RI

SPIRITNTT.COM/HO SAKSI – Tiga orang saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemprov NTT seluas seluas 31.670 m2 di Pantai Pede, Labuan Bajo, Manggarai Barat, yang digelar di Pengadilan Tipikor Kupang, Jumat (26/1/2024).
SPIRITNTT.COM/HO SAKSI – Tiga orang saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemprov NTT seluas seluas 31.670 m2 di Pantai Pede, Labuan Bajo, Manggarai Barat, yang digelar di Pengadilan Tipikor Kupang, Jumat (26/1/2024).

SPIRITNTT.COM, KUPANG – Penjabat Bupati  Alor Zeth Sony Libing mengaku pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT terhadap PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) tanpa rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Sony Libing dihadirkan sebagai saksi terkait jabatannya sebagai mantan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT pada tahun 2019 saat Pemprov NTT melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PT SIM.

PHK itu dilakukan Pemprov NTT dalam perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) pemanfaatan aset Pemprov NTT seluas seluas 31.670 m2 di Pantai Pede, Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Sonny Libing menyampaikan itu ketika menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemprov NTT tersebut pada, Jumat (26/1/2024).

Dalam siding tersebut, Sony mengaku Pemprov NTT menaikkan nilai besaran kontribusi sejak akhir tahun 2018 yang diikuti hasil penilaian audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT tahun 2019, yang menilai Provinsi NTT kurang mendapatkan untung jika kontribusi yang diterima dari Hotel Plago hanya Rp 255 juta per tahun.

Namun demikian, PHK akhirnya dilakukan Pemprov NTT kepada PT SIM setelah memberikan somasi sebanyak satu kali. “Kami somasi satu kali. Setelah PHK, kami memberikan SP (surat peringatan) sebanyak tiga kali agar PT SIM keluar dan mengosongkan bangunan. Lalu kami ambil alih,” jelasnya.

Lebih lanjut Sony mengaku, alasan di-PHK-nya PT SIM sehubungan dengan audit BPK RI Perwakilan NTT tahun 2019 yang menyebutkan PT SIM diduga tidak melakukan pembayaran kontribusi selama 3 tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2015-2017.

Kendati demikian, Sony mengakui, BPK RI tidak pernah mengusulkan pemutusan sepihak terhadap PT SIM, serta tidak menyimpulkan adanya kekurangan besaran nilai kontribusi. “Yang menyimpulkan kurang memberikan keuntungan adalah BPKP di tahun 2019,” jelasnya.

Sony melanjutkan, setelah bangunan diambil alih, Pemprov NTT menunjuk PT Flobamor sebagai mitra kerja sama pemanfaatan (KSP), berdasarkan penunjukan langsung.

Ia mengakui, PT Flobamor pada akhirnya juga tidak mampu memberikan kontribusi sama sekali, yang diharapkan bisa naik menjadi Rp 835 juta per tahun dengan alasan barang-barang di dalam hotel sudah tidak ada dan hak guna bangunan (HGB) masih atas nama PT SIM.

Dalam sidang tersebut, selain Sony Libing, mantan Asisten I Setda Provinsi NTT tahun 2011-2016, Johana Lisapaly dan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Alex Lumba juga ikut menjadi saksi dalam kasus yang disebut merugikan negara senilai Rp 8 miliar lebih itu.

Diketahui sebanyak empat orang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemprov NTT di Pantai Pede Labuan Bajo, di antaranya, Thelma Bana yang adalah mantan Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT; Direktur PT SIM, Heri Pranyoto; Direktur PT Sarana Wisata Internusa (PT SWI), Lidya Sunaryo dan Pemegang Saham Tidak Langsung PT. SIM dan Pemegang Saham PT. SWI, Bahasili Papan.

Sidang kasus dugaan korupsi ini akan kembali dilanjutkan pada 2 Februari 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU).

Sudah Bayar Kontribusi

Menanggapi  pernyataan Sonny tersebut, Kuasa Hukum PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), Khresna Guntarto usai sidang, membantah keterangan saksi tersebu yang menyebut PT SIM tidak membayar kontribusi selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2017.

Khresna menegaskan, PT SIM telah melakukan pembayaran sesuai perjanian kerja sama (PKS) yang telah disepakati, di mana pembayaran kontribusi tahunan dilakukan oleh PT SIM dimulai pada tanggal Hotel Plago beroperasi.

Pemprov NTT dan PT SIM melakukan perjanjian bangun guna serah (BGS) pada 2014 lalu, meski perjanjian mulai berlaku sejak saat itu, Hotel Plago baru beroperasi pada tahun 2017. “Lalu terjadi pembayaran untuk tahun 2018 dan 2019,” ujar Khresna.

Sementara di tahun 2020 PT SIM sudah tak membayar kontribusi karena telah di PHK. “Hal itu bisa dibuktikan di dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang merujuk pada audit perhitungan kerugian negara (PKN) dari BPKP Perwakilan NTT yang mengakui ada grace periode yang mana belum memiliki kewajiban membayar di tiga tahun pertama, yakni 2014 hingga 2016,”

Dalam hasil audit BPKP NTT yang dipakai tersebut juga mengakui terjadi pembayaran Rp 255 juta per tahun di tahun 2017, 2018 dan 2019 oleh PT SIM kepada Pemprov NTT.

“Hanya saja dalam dakwaan tersebut BPKP NTT melakukan audit pada 2023 dengan mengacu pada kesimpulan penilai Pemprov NTT yang beranggapan nilai kontribusi tahunan adalah Rp 1,5 miliar per tahun, sehingga disimpulkan secara sewenang-wenang terjadi kerugian negara dari kontribusi yang seharusnya diperoleh sejak 2017-2022 sejumlah Rp 8,5 miliar,” ungkap Khresna.

“Padahal, sudah ditetapkan di dalam PKS mengenai kontribusi tahunan itu adalah Rp 255 juta per tahun. Penilaian tersebut sudah sesuai dengan aturan. Kemudian, pada faktanya PT SIM telah di PHK dan bangunan telah diambil alih Pemprov NTT,” tambah Khresna. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan