NasDem Sebut Ada Instrumen Negara Ganggu untuk Gagalkan Anies Capres

Ketua DPP Nasdem, Effendi Choiri
Ketua DPP Nasdem, Effendi Choiri

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Presiden  Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, urusan pencapresan adalah urusan partai politik dan koalisi.

Oleh karena itu Jokowi menegaskan, dirinya tak ingin dikait-kaitkan dengan urusan pencapresan partai.

Penegasan Jokowi ini disampaikan saat menghadiri HUT ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023) lalu

Saat itu wartawan menanyakan beredarnya kabar bahwa saat bertemu Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Presiden Jokowi sempat menanyakan alasan deklarasi Anies Baswedan menjadi Capres 2024 oleh Nasdem.

“Itu urusannya partai, urusan koalisi, urusan kandidat capres-cawapres, itu urusan partai, atau gabungan partai apa urusannya presiden,” kata Jokowi.

Walau demikian, Ketua DPP NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengaku mendengar ada instrumen negara coba mengganggu pencapresan Anies Baswedan.

Gus Choi menyebut tantangan mendukung calon presiden NasDem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan, begitu besar. Ada banyak gangguan dari luar yang mencoba mengganggu pencapresan Anies Baswedan.

“Tantangan capreskan Mas Anies itu luar biasa, kalau dari dalam nggak ada, kalau dari luar banyak. Saya tidak tahu kenapa tantangan begitu besar, tentu saja beda ketika dulu NasDem calonkan Jokowi,” kata Gus Choi dalam Adu Perspektif seperti disiarkan di YouTube detikcom, Rabu (1/2).

Dia juga menuding ada gangguan dari instrumen-instrumen negara. Dia meminta agar instrumen negara berhenti mengganggu pencapresan Anies.

Namun, dia tidak mau menyebut siapa pengganggu tersebut. “Saya dengar itu, oknumnya atau lembaganya kita tidak tahu, nggak usah diperdalam lagi, nggak bisa dicontohkan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman menilai isu itu tak jelas.

“Jadi jangan melempar isu yang sebetulnya tidak jelas argumentasi ilmiahnya,” kata Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Habiburokhman bertanya-tanya bagaimana instrumen negara mengganggu pencapresan seseorang. Dia juga mengatakan setiap partai punya kedaulatan masing-masing terkait urusan Pemilu.

“Ini 2023, di zaman reformasi mana bisa orang memaksa partai untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan. Tinggal partai-partainya mau nggak benar-benar mencalonkan gitu,” kata Habiburokhman.

“Caranya bagaimana? Coba di negara yang demokrasi seperti saat ini. Caranya bagaimana? Saya saja Habiburokhman, misalnya saya Presiden, saya penguasa, caranya bagaimana menghentikan, mencegah partai politik mengajukan calon,” sambungnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini juga sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencapresan jangan dikaitkan dengan Istana. Habiburokhman meminta semua pihak untuk berprasangka baik.

“Jangan prasangka buruk terhadap Presiden bahwa semua diorkestrasi dari istana itu nggak baik juga,” kata Habiburokhman.

“Kan ini teman-teman masing-masing punya partai, yang masing-masing punya kedaulatan. Kalau misalnya tidak cocok satu sama lain, ya jangan menyalahkan pihak-pihak lain. Ya dikomunikasikan saja terus,” imbuhnya. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan