Ketua MPR Tiba-tiba Minta Pemilu 2024 Dihitung Lagi. Begini Tanggapan Demokrat dan PAN

Bambang Soesatyo. Istimewa
Bambang Soesatyo. Istimewa

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan, penyelenggaraan pemilu kerap memunculkan kondisi politik nasional yang panas sebelum, saat, ataupun setelah pelaksanaannya selesai.

Oleh karena itu, Bamsoet saat rilis hasil survei Poltracking, Kamis (8/12/2022) meminta pelaksanaan Pemilu serentak 2024 harus benar-benar diperhitungkan.

Bamsoet lantas meminta adanya perhitungan rinci untuk mengantisipasi segala kondisi yang terjadi.

“Dan kita sama-sama tahu dalam waktu dekat kita akan dihadapkan dengan satu agenda besar nasional, yaitu penyelenggaraan pemilu, dan pilkada serentak. Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu,” lanjut dia.

Bamsoet meminta Pemilu serentak 2024 harus benar-benar diperhitungkan tepat atau tidaknya dilakukan di tengah kondisi saat ini. Di mana proses pemulihan akibat pandemi belum sepenuhnya selesai. Terlebih adanya bencana-bencana yang terjadi.

“Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya,” ujar dia.

Bamsoet juga mendorong kinerja lembaga survei untuk terus memantau pandangan masyarakat terhadap kinerja para lembaga negara untuk dijadikan bahan evaluasi.

“Saya mendorong Poltracking untuk terus melihat keinginan masyarakat secara luas terhadap kinerja penegak hukum, lembaga-lembaga legislasi, maupun lembaga lain. Apa yang dipaparkan tadi jadi masukan dan pembelajaran bagi kita untuk perbaikan ke depan. Kita masih memiliki waktu dua tahun,” kata Bamsoet.

Apalagi kata Bamsoet, dalam waktu dekat akan ada perhelatan demokrasi yang terbilang besar karena semua pemilihan baik eksekutif, legislatif, hingga kepala daerah dilakukan serentak di 2024.

Menanggapi permintaan Bamsoet tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga menyebut tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi ke pemerintah mendukung Pemilu untuk dilakukan tepat waktu.

“Dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang masih tinggi (73% versi poltracking), maka hal itu menjadi kondisi yang mendukung agar jadwal pemilu bisa tepat waktu,” kata Viva saat dikonfirmasi, Kamis (8/12/2022).

Viva menyebut dengan kepercayaan ke pemerintah yang tinggi maka partai politik dipastikan siap berkompetisi. Penyelenggara juga siap mengawal pemilu yang berkualitas.

“Perhitungan untuk melaksanakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab partai politik, LSM, kelompok masyarakat, juga pemerintah,”katanya.

Ia mengingatkan penyelenggaraan pemilu ke depan perlu dilaksanakan secara jujur dan adil. Adanya Pemilu juga diharapkan menjadi bagian dari proses transformasi bangsa.

“Penyelenggaraan Pemilu sebagai bagian mengimplementasikan kedaulatan rakyat harus berjalan dengan luber, jurdil, berkualitas dan berintegritas untuk memperkuat kelembagaan demokrasi Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Viva.

“Dengan biaya yang mahal maka pemilu harus menjadi bagian dari proses transformasi bangsa menuju kepada tercapainya cita-cita kemerdekaan,” sambungnya.

Tidak Relevan

Sementara Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan penyataan Bamsoet tersebut tidak relevan.

“Pernyataan Bamsoet terkait pilkada serentak 2024 dengan berbagai argumentasi yang disampaikan lebih pas dan relevan, jika disampaikan pada 2020 atau 2021 yang lalu,” ujar Kamhar dalam keterangannya, Kamis (8/12/2022).

Kamhar mengatakan saat itu Komisi II DPR berpendapat untuk melaksanakan pilkada pada 2022 dan 2023. Namun, dia menyebut pemerintah meminta agar pilkada serentak dilaksanakan pada 2024.

“Partai Demokrat pun pada masa itu berpandangan agar pilkada tetap diselenggarakan pada 2022 dan 2023. Namun ketika pemerintah telah memutuskan tetap mengacu pada UU Pemilu tanpa ada revisi, semua partai termasuk Partai Demokrat menyesuaikan,” katanya.

Oleh karena itu, Kamhar menuturkan jika pemilu harus diperhitungkan kembali maka dinilai tidak relevan. Hal itu lantaran semua partai telah mengatur agenda untuk pilkada 2024.

“Jadi jika saat ini Bamsoet kembali menyampaikan wacana tentang ini, menjadi anakronisme atau tak relevan. Semua partai telah menempatkan agenda Pilkada serentak pada 2024,” tuturnya. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan