Kerugian Negara Kasus BTS Kominfo Rp. 8,03 Triliun, Jaksa Kembali Periksa Johnny Plate

Menkominfo Johnny G Plate sedang memberikan keterangan pers usai diperiksa Kejagung usai pemeriksaan kedua beberapa waktu lalu. FOTO : IST
Menkominfo Johnny G Plate sedang memberikan keterangan pers usai diperiksa Kejagung usai pemeriksaan kedua beberapa waktu lalu. FOTO : IST

SPIRITNTT.COM, JAKARTA –Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo berupa pembangunan 4.200 site BTS dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Kominfo membangun infrastruktur 4.200 site BTS terus bergulir.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini. Kelima tersangka tersebut akan segera disidangkan di pengadilan.

Kelima tersangka tersebut masing-masing AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia,  YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020, MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment dan  IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy.

Terkait kasus ini, Menkominfo Johnny G Plate sudah dipanggil sebanyak dua kali untuk dimintai keterangan. 

Namun ternyata tidak hanya dua kali, karena pada Rabu (17/5/2023) Menkominfo Johnny G Plate kembali diperiksa Kejaksaan Agung.

“Iya ada, (pemeriksaan),” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumendana saat dikonfirmasi, Rabu (17/5/2023).

Kerugian Negara Rp 8,03 Triliun

Pada Senin (15/5/2023) Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut nilai kerugian keuangan negara kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4,5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 senilai Rp 8.032.084.133.795 (triliun).

Hasil perhitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung.

“Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh kami telah menyampaikan kepada pak Jaksa Agung kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795 (triliun),” kata Yusuf Ateh, dalam konferensi pers, Senin (15/5/2023).

Ia mengatakan, kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, pembayaran BTS yang belum terbangun.

Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Kominfo membangun infrastruktur 4.200 site BTS. Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan terbukti bahwa para tersangka telah merekayasa dan mengkondisikan.

Maka, di dalam proses pengadaannya, tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara.

Selain mengusut dugaan korupsinya, Kejagung mengusut kasus dugaan pencucian uang terkait kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan