Heboh, Zulfan Lindan Lawan Surya Paloh dan Johnny Plate

Zulfan Lindan. FOTO: MI
Zulfan Lindan. FOTO: MI

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Beredar luas di media sosial sebuah surat dengan kop Partai NasDem. Surat itu menyatakan NasDem menonaktifkan Zulfan Lindan dari struktur kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP) partai. Namun, Zulfan melawan dan menilai surat tersebut salah alamat.

Surat penonaktifan Zulfan Lindan diteken ditandatangani langsung Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate, Kamis (13/10/2022).

Surat penonaktifan Zulfan Lindan itu  bernomor 228-SI/DPP-NasDem/X/2022 dengan keterangan peringatan keras untuk Zulfan Lindan. Keputusan menonaktifkan Zulfan Lindan karena pernyataan yang tidak produktif bahkan cenderung menurunkan citra Partai NasDem.

“Menonaktifkan Saudara Zulfan Lindan dari Kepengurusan DPP Partai NasDem,” demikian petikan surat tersebut.

Pada poin lainnya, tertulis bahwa Zulfan Lindan dilarang memberikan pernyataan di media massa atas nama fungsionaris Partai NasDem.

“Dilarang memberikan atau membuat pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai NasDem sampai waktu yang ditetapkan,” bunyi surat itu.

Belakangan, Zulfan Lindan memang jadi perbincangan terkait pernyataannya soal Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Jokowi. Perlu diketahui Anies belum lama ini dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai NasDem di 2024.

Meski demikian, Zulfan Lindan dalam sebuah kesempatan pernah menyebut dirinya tidak aktif sebagai pengurus di DPP NasDem.

Salah Alamat

Tak lama setelah surat itu beredar luas, Zulfan Lindan bereaksi keras. Zulfan mengatakan surat penonaktifan itu salah alamat.

“Pertama, surat itu salah alamat,” kata Zulfan saat dihubungi detikcom, Kamis (13/10/2022).

Zulfan mengatakan dirinya sudah tidak menjabat di kepengurusan DPP NasDem sejak diangkat sebagai salah satu dewan komisaris di BUMN. Diketahui kini dia menjabat sebagai wakil komisaris utama Jasa Marga.

“Karena saya sudah sejak dua tahun lalu bukan lagi sebagai pengurus DPP NasDem karena diangkat sebagai Wakil Komisaris Jasa Marga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zulfan menegaskan memiliki hak bicara. Dia menyebut selama ini dirinya tak pernah berbicara atas nama pengurus NasDem.

“Kedua, saya tetap punya hak bicara sebagai warga negara yang merdeka. Selain itu pun selama ini saya tidak pernah atas nama pengurus. Bagi saya kebebasan adalah hak asasi manusia,” katanya.

Zulfan Ngaku Tahu Dinonaktifkan dari Medsos

Zulfan mengaku mengetahui surat penonaktifan dari kepengurusan NasDem berasal dari media sosial. Zulfan menilai mekanisme penonaktifan yang dilakukan DPP NasDem salah secara etika.

“Berkaitan dengan surat DPP yang dikirimkan kepada saya dan itu pun secara etika sangat salah karena saya menerima surat itu dari kawan-kawan media sosial, bukan dari DPP,” kata mantan anggota DPR RI itu.

Terkait persoalan dirinya rangkap jabatan sebagai pengurus parpol dan komisaris BUMN, Zulfan menerangkan sudah mundur dari kepengurusan DPP NasDem sejak 2020 sesaat dia jadi pejabat BUMN.

“Dan perlu saya jelaskan di sini bahwa sejak tahun 2020 saya sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus DPP NasDem karena pada tahun yang sama saya ditetapkan sebagai wakil komisaris utama PT Jasa Marga yang merupakan syarat saya harus mengundurkan diri dari pengurus Partai NasDem,” ujarnya.

Atas hal tersebut, Zulfan tak memusingkan surat yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh itu. “Jadi buat saya menanggapi surat itu biasa-biasa saja. Bisa saja saya anggapkan nggak ada artinya lah surat itu,” imbuhnya.

Puisi Perlawanan

Seiring keputusan NasDem yang menonaktifkan Zulfan dari kepengurusan, muncul desakan lain yakni mendorong Zulfan dicopot dari komisaris di BUMN. Sebabnya, Zulfan dianggap sibuk berpolitik praktis, terutama bicara pemerintahan Jokowi meski parpolnya merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintahan.

Merespons desakan itu, Zulfan menegaskan tak tersandera dengan jabatannnya di dewan komisaris BUMN.

“Kalau mereka mungkin sangat bergantung kepada jabatan-jabatan itu. Kalau saya nggak ada urusan dengan jabatan itu. Saya tidak tersandera dengan jabatan itu,” kata Zulfan.

Zulfan lalu menyampaikan sepatah dua patah kata perlawanannya menjawab desakan ini. Dia menyinggung ketergantungan seseorang kepada ‘kursi’ dan ‘dasi’.

“Puisi saya ini penting biar mereka tahu. Kursi tidak bergantung kepada orang, tetapi orang yang bergantung kepada kursi. Dasi tidak bergantung kepada orang, tetapi orang yang bergantung kepada dasi,” kata dia.

Zulfan menekankan dirinya tak akan berhenti bicara usai menerima surat peringatan dari NasDem yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh.

“Saya tidak akan mundur dan tidak akan berhenti bicara satu jari pun. Bukan satu langkah, ya, satu jari pun saya tidak akan mundur dengan menerima surat Pak Surya Paloh itu,” kata dia.

Desakan ini diketahui muncul dari Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Andre menyebut Zulfan telah menimbulkan ‘kegaduhan politik’ sejak beberapa bulan belakangan. Usulan Zulfan dicopot dari jabatan komisaris BUMN itu dia sampaikan sebagai mitra BUMN di Komisi VI DPR.

“Karena bikin kegaduhan sejak udah beberapa bulan ini. Sibuk berpolitik praktis. Bahkan sebagai wakil komisaris utama BUMN Jasa Marga, beliau malah menyumbang kegaduhan,” kata Andre kepada wartawan, Kamis (13/10).

“Daripada bikin gaduh, mengganggu lingkungan kerja di BUMN, sebagai anggota Komisi VI saya meminta Pak Menteri BUMN, Erick Thohir, mencopot segera Zulfan Lindan ini,” lanjutnya.

Selain itu, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily pun menyoroti pernyataan-pernyataan Zulfan mengenai pemerintahan Presiden Jokowi.

“Seharusnya orang seperti Zulfan Lindan lebih tahu diri untuk bicara tentang Pemerintahan Jokowi,” kata Ace kepada wartawan, Kamis (13/10).

Ace menyinggung posisi Zulfan yang juga menjabat di kursi dewan komisaris Jasa Marga. “Lebih-lebih dia adalah sebagai komisaris di salah satu BUMN,” ujarnya.

Ace sepakat bahwa Zulfan memiliki hak untuk bicara. Namun dia menilai Zulfan seharusnya sadar posisi saat berbicara di hadapan publik.

“Apa dia tidak malu dengan posisinya sebagai Komisaris BUMN? Harusnya sadar posisi. Memang setiap orang punya hak untuk bicara. Tapi saat orang bicara juga harus menyadari bahwa dia ini posisinya sebagai apa,” kata Ace. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan