SPIRITNTT.COM, JAKARTA– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan harga keekonomian solar semestinya Rp 13.950 per liter. Sedangkan harga pertalite mencapai Rp 14.450 per liter.
Harga keekonomian pertalite dan solar tersebut merupakan harga tanpa adanya intervensi subsidi ataupun kompensasi yang diberikan pemerintah.
“Harga tersebut jika menggunakan asumsi US$ 100 per barel. Januari – Juli ini, harga rata-rata dari ICP minyak Indonesia di US$ 105, ada beda US$ 5. Yang kita mintakan US$ 100 tapi ternyata US$ 105,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama DPD RI, di gedung DPR/MPR RI, Kamis (25/8/2022),
Jadi lanjut Sri Mulyani, harga keekonomian solar sebenarnya Rp 13.950 per liter. Harga tersebut menggunakan patokan ICP US$ 100 per barel dan nilai tukar Rp 14.450 per dolar AS.
Sementara itu tambahnya, harga solar subsidi saat ini Rp 5.150. Jadi bedanya antara harga sebenarnya dengan harga berlaku itu Rp 8.300 per liter.
Untuk harga jual Pertalite saat ini, tambah Sri Mulyani sebesar Rp 7.650 per liter. Harga yang mengacu pada asumsi ICP dan nilai tukar sebenarnya Rp 14.450 per liter.
“Jadi ada perbedaan Rp 6.800. Itu yang harus kita bayar ke Pertamina. Itulah subsidi kompensasi,” tegasnya.
Menurut Sri Mulyani, subsidi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 502 triliun diperkirakan tidak akan cukup menutupi kebutuhan masyarakat.
Sri Mulyani melanjutkan subsidi lebih besar lagi yang harus ditanggung pemerintah adalah subsidi LPG tabung 3 kg.
Harga LPG tabung 3 kg hanya Rp 4.250 per kg. Harga keekonomiannya seharusnya Rp 18.500 per kg. Dengan demikian subsidinya lebih besar, sekitar Rp 18.500 per tabung.
“Karena besaran inilah, waktu menyampaikan di DPR subsidi [awal] Rp 158 triliun jelas tidak cukup dan ini baru masalah harganya,” ujarnya.
Menkeu juga menjelaskan, sebagian besar anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar dinikmati orang kaya. Hanya sedikit dari anggaran BBM subsidi itu yang dinikmati oleh orang miskin.
Ia menjelaskan, dari anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditetapkan sebesar Rp 502,4 triliun, mencakup alokasi untuk pertalite sebesar Rp 93 triliun dan alokasi untuk solar sebesar Rp 143 triliun.
“Sayangnya, anggaran Pertalite dan Solar itu malah lebih banyak dinikmati orang kaya. Sebab banyak orang dengan ekonomi mampu mengonsumsi BBM bersubsidi. Solar dalam hal ini dari Rp 143 triliun itu sebanyak 89 persen atau Rp 127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya,” ujar Sri Mulyani.
Begitu juga dengan pertalite, dari anggaran Rp 93 triliun yang dialokasikan untuk biaya kompensasi, sekitar Rp 83 triliun dinikmati oleh orang kaya. Artinya masyarakat yang memang berhak mendapat subsidi dan kompensasi energi hanya menikmati sedikit.
“Dari total Pertalite yang kita subsidi itu Rp 83 triliunnya dinikmati 30 persen terkaya,” katanya.
Dikatakan, jika barang yang disubsidi pada akhirnya dikonsumsi orang kaya, maka sama saja dengan negara memberikan subsidi kepada mereka yang tidak berhak.
Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membuat kebijakan yang mendorong konsumsi pertalite dan solar bisa tepat sasaran. Terlebih anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa bertambah Rp 198 triliun jika tidak ada kebijakan pengendalian dari pemerintah.
“Memang ada orang-orang yang tidak mampu dan miskin yang juga menikmati barang itu, namun porsinya kecil. Ini yang perlu untuk kita pikirkan nambah ratusan triliun, berarti kita menambah (subsidi) untuk yang sudah mampu semakin banyak lagi,” kata Sri Mulyani. (timspiritntt.com)
