Ganjar dan Gibran tak Setuju, PSI Usulkan Presiden yang Pilih Gubernur

Ilustrasi PSI. FOTO: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Ilustrasi PSI. FOTO: Antara/Akbar Nugroho Gumay

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar agar menghapus jabatan gubernur mendapat tanggapan. Satu di antaranya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Penolakan penghapusan jabatan gubernur juga datang dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming  Raka

PSI mengusulkan agar pemilihan Gubernur tidak dilakukan melalui pemilihan umum melainkan langsung ditunjuk oleh presiden.

“Jabatan Gubernur tidak perlu dihapus, karena dia perpanjangan tangan pemerintah pusat dan untuk menjaga proyek strategis nasional,” kata Juru Bicara DPP PSI, Adiguna Daniel Jerash, dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (5/2).

Ia menilai, peniadaan Pilkada Gubernur bakal mengefisiensi anggaran. Sebab dalam praktiknya, pemilihan umum untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi itu membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit.

“Tapi, ada baiknya dipilih saja oleh Presiden, kalau lewat pemilihan umum, anggaran Pilkada dan ongkos politik calon Gubernur itu besar banget, nilainya bisa Rp100 miliar,” imbuhnya.

Selain itu, alasan jabatan Gubernur lebih baik ditunjuk presiden menurutnya adalah untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Dengan demikian, Jerash menyebut, usulan penghapusan jabatan Gubernur ini harus dikaji lebih mendalam dengan menampung aspirasi khalayak umum.

“Seperti arahan Pak Jokowi, isu seperti ini harusnya dikaji terlebih dahulu, diteliti, dibuka lagi ruang-ruang diskusi supaya pengambilan keputusannya tepat dan tidak tergesa-gesa,” ujar Jerash.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpendapat jabatan gubernur masih dibutuhkan di tingkat pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota.

“Lha ngapa (kenapa dihapus), (peran gubernur) ya krusial banget no ya, kita itu selalu mendapat arahan dari Gubernur,” kata Gibran di Balai Kota Solo, Kamis (2/2).

Gibran mengaku selama ini juga sering berkeluh kesah kepada gubernur jika koordinasi antarwilayah tidak jalan. Menurutnya gubernur berfungsi sebagai jembatan antardaerah maupun daerah dengan pusat.

“Kalau misalnya koordinasi antarwilayah tidak jalan ya saya sambatnya sama Pak Gubernur, diselesaikan Pak Gubernur, gitu lho,” ujarnya.

“Iya sulit (komunikasi antardaerah tanpa gubernur), iya harus ada,” tambahnya dia.

Terpisah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga angkat bicara soal usulan Ketum PKB itu. Menurutnya, penghapusan jabatan gubernur tidak ada urgensinya.

Ganjar pun tak ambil pusing dengan wacana yang dilontarkan Cak Imin itu. Menurutnya, lebih penting mengurus pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

“Bagaimana kalau kita mengurus soal kemiskinan, soal pengangguran, itu jauh lebih penting daripada memikirkan hal-hal yang menurut saya tidak ada urgensinya,” kata Ganjar saat ditemui detikJateng di acara Musrenbang di Gedung Gradhika Bakti Praja, Jumat (3/2).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan ke pemerintah agar proses Pilgub ke depannya tidak dilakukan dengan sistem pemilihan langsung. PKB menurutnya juga bakal memperjuangkan agar jabatan Gubernur ditiadakan.

“Fungsi Gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama jadi Pilkada tidak ada Gubernur, jadi hanya [pemilihan pemimpin] Kabupaten/kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi atau jabatan Gubernur, jadi tidak ada lagi,” kata Cak Imin. (Spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan