Gabung Koalisi Besar, Megawati Ajukan Syarat RI 1 dari PDI Perjuangan

Megawati Soekarnoputri. FOTO :IST
Megawati Soekarnoputri. FOTO :IST

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Lima parpol menggelar pertemuan pada Minggu (2/4/2023) di Kantor Partai Amanat Nasional (PAN). Kelima parpol itu yakni Gerindra, PKB, PAN, PPP, dan Golkar.  Bahkan Presiden Jokowi hadir dalam pertemuan itu.

Dalam pertemuan tersebut tidak terlihat perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Begitu juga dengan Partai NasDem yang telah membentuk koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat dan PKS yang telah mengusung Anies Baswedan menjadi Capres.

Pertemuan tersebut mewacanakan terbentuknya koalisi besar untuk menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.  

Artinya, koalisi besar ini menggabungkan dua koalisi besar yang sudah terbentuk selama ini yaitu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PPP dan PAN. Juga koalisi Partai Gerindra dan PKB.

Pasca mencuatnya wacana koalisi besar tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut memberikan isyarat jika gabung ke koalisi besar yang mencuat usai pertemuan lima partai politik pro pemerintah.

Walau demikian, Megawati Soekarno memberi syarat itu yakni PDIP harus mendapat posisi calon presiden (capres) atau RI 1.

Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko. Budiman mengatakan bahwa peluang gabung itu sudah diamini oleh Megawati Soekarnoputri.

“Tentu saja PDIP sebagaimana dikatakan Ibu Ketum, tentu targetnya PDIP RI 1, kan gitu ya. Wajar kan. Artinya itu sudah ditegaskan Bu Ketum Megawati bahwa PDIP bersedia untuk masuk koalisi besar, tentu saja yang perlu ditegaskan target PDIP adalah RI 1. RI 2-nya terbuka bagi yang lain,” kata Budiman saat dihubungi, Selasa (4/4/2023) seperti dikutip detikcom.

Terkait signal yang dilempar PDIP tersebut, Ketua DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan terkait koalisi besar perlu dibicarakan bersama hingga menjadi suatu kesepakatan.

“Apapun yang disampaikan mengenai koalisi besar tentunya semua harus dibicarakan bersama-sama baru kemudian ini menjadi suatu koalisi besar yang benar-benar menjadi koalisi dari partai partai yang ada. Karena itu saya tidak mau tanggapi siapa capres dan cawapres, karena itu adalah kewenangan partai-partai ini untuk membicarakan pada saat mereka bertemu,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Dasco menegaskan pertemuan 5 ketua umum parpol di markas PAN merupakan pertemuan awal dan masih terlalu dini untuk membicarakan capres dari wacana koalisi besar.

Menurut Ketua DPP PKB Daniel Johan, wacana koalisi besar belum tentu jelas. Namun, jika jelaspun pihaknya tetap akan mendorong Ketua Umumnya Cak Imin maju capres.

“Iya dong PKB tetap mengajukan Cak Imin karena itu amanat muktamar, pegangan dasar PKB bersama Gerindra membentuk KKIR adalah capres cawapres ditentukan langsung oleh kedua ketum, Cak Imin dan Pak Prabowo, dan kesepakatan ini masih dipegang teguh oleh kedua partai sehingga semakin solid hingga saat ini, dan ini juga menjadi dasar utama untuk terbuka dengan partai dan koalisi lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, Daniel Johan lalu menanggapi PDIP yang setuju bergabung jika mendapat jatah capres. Menurutnya, bergabungnya PDIP lebih baik untuk koalisi besar.

Sementara Juru Bicara Golkar Tantowi Yahya meminta PDIP untuk gabung terlebih dahulu jika ada niatan. Perihal capres-cawapres menurutnya persoalan nanti.

“Jika PDIP mempunyai kesamaan pandangan tentang bagaimana membangun bangsa ini ke depan, ya monggo. Soal siapa yang akan jadi capres, kita bahas nantilah,” kata Tantowi Yahya.

Tantowi mengatakan koalisi besar barulah wacana. Menurutnya masih ada pertemuan lanjutan supaya bisa mematangkan koalisi tersebut

Waketum PAN Yandri Susanto menilai suasana koalisi saat ini masih dinamis dan perlu waktu untuk mematangkan koalisi besar.

Meski begitu, Yandri menilai tak masalah dengan keinginan PDIP itu. Tapi menurutnya, perlu ada kesepakatan menentukan capres-cawapres.

Sama halnya dengan PAN, PPP juga menyebut perlu ada musyawarah bersama untuk menentukan capres-cawapres. Meski begitu dia menganggap wajar dengan permintaan PDIP sebagai partai pemenang pemilu.

“Soal capres yang dikehendaki PDIP ya itu posisi yang sangat wajar disampaikan oleh partai terbesar dan pemenang Pemilu lalu. Ini hal yang terbuka untuk bisa dimusyawarahkan bersama,” kata Arsul saat dihubungi, Rabu (5/4/2023).

Arsul menilai keinginan PDIP bergabung bukan hanya sebatas syarat capres. Menurutnya, PDIP juga pasti menginginkan adanya kesinambungan pembangunan dari pemimpin setelah Jokowi.

“PPP melihat bahwa mayoritas parpol yang ada dalam koalisi pemerintahan saat ini, termasuk PDIP, juga menginginkan agar ada kesinambungan program pembangunan di berbagai bidang yang telah dan sedang berjalan,” ucapnya.  (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan