Empat Tahun Penjara Bagi yang Kampanye Saat Masa Tenang

SPIRITNTT.COM/HO-INSTAGRAM KPU RI PEMILU - Surat suara Pemilu 2024
SPIRITNTT.COM/HO-INSTAGRAM KPU RI PEMILU - Surat suara Pemilu 2024

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Mulai Minggu (11/2/2024) hari ini, masyarakat Indonesia memasuki masa tenang  untuk  pelaksanaan Pemilu 2024.

Pada Sabtu (10/2/2024) merupakan hari terakhir pelaksanaan kampanye rapat umum yang dilakukan kandidat calon presiden dan wakil presiden beserta calon anggota legislative (caleg).

Pemilu 2024, masa kampanye berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Dalam kampanye rapat umum hari terakhir yang digelar Capres/Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah melaksanakan kampanye di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta.

Pasangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta.

Sementara Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar kampanye akbar terakhir di wilayah Jawa Tengah yaitu di Solo dan Semarang serta kota-kota lain di Indonesia.

Dengan berakhirnya masa kampanye rapat umum tersebut, maka rakyat Indonesia memasuki masa tenang selama tiga hari yaitu mulai dari tanggal 11-13 Februari 2024 dan tanggal 14 Februari 2024 melakukan  pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing.

Masa tenang pemilu artinya tidak ada kegiatan politik seperti kampanye yang dilakukan peserta pemilu.

Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.

Aktivitas kampanye yang dilarang tersebut dilakuka peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya; memilih pasangan calon; memilih partai politik peserta pemilu tertentu.

Selain itu memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.

 “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah),” demikian Pasal 523 UU Pemilu.

Larangan juga tidak hanya untuk peserta parpol peserta pemilu, pasangan capres/cawapres, tim sukses tetapi juga kepada media massa cetak, lembaga penyiaran, media online dan medsos.

Media dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Tidak hanya itu, lembaga survei dilarang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu.

“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” bunyi Pasal 509 UU Pemilu.

Setelah masa tenang ini dilanjutkan dengan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Pemungutan suara untuk presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan