SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Kursi gubernur kembali dipersoalkan setelah beberapa tahun sempat diwacanakan jabatan ini dihapus karena dinilai tidak efektif.
Tidak efektifnya jabatan gubernur tersebut karena dinilai hanya menjadi penyambung antara pusat dan daerah. Sebab, posisi gubernur selama ini merupakan wakil pemerintah pusat yang berada di daerah.
Konsekwensi dari dihapusnya posisi gubernur tersebut, maka dalam Pilkada serentak yang akan dilakukan hanya memilih bupati dan wali kota saja.
“Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di Kabupaten/Kota,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1/2023).
Tahap kedua lanjutnya, ditiadakan institusi jabatan gubernur. “Iya, tidak ada lagi gubernur,” imbuh dia.
Cak Imin mengatakan anggaran untuk gubernur besar. Namun, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.
“Iya itu nanti (diusulkan ke pemerintah) tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat,” jelasnya.
Cak Imin juga mengaku bakal membicarakan usulan itu dengan para ahli dan pihaknya akan terus memperjuangkan.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyebut usulan tersebut bukan hal baru. Sebab, gubernur cuma bertugas seperti koordinator saja.
“Itu sebenarnya sudah menjadi wacana lama dan hampir pernah diundangkan di zamannya Pak SBY,” kata dia.
“Karena begini, itu melihat efektivitas birokrasi. Apa sih tugas pokok gubernur? Lebih baik gubernur ditunjuk dari pusat. Kalau pakai elektoral berapa biayanya menjadi gubernur? Besar kan. Terus apa? Kan hanya koordinator aja,” imbuhnya.
Jazilul menilai jika jabatan Gubernur dihapus bakal lebih efektif dan murah, karena saat ini era otonomi tingkat 2..
“Maksudnya begitu, bagaimana membuat efektifitas pemerintahan, kalau pemerintahan efektif anggaran efektif,” pungkasnya seperti dikutip detikcom.
Ketua DPP PKB Daniel Johan menyoroti anggaran untuk gubernur yang menurutnya sia-sia. Dia menawarkan alternatif posisi itu digantikan dengan gubernur jenderal setingkat menteri.
“Yang utama anggaran yang begitu besar terbuang sia-sia. Salah satu alternatifnya nanti cukup diangkat secara langsung gubernur jenderal setingkat menteri oleh presiden, Indonesia bisa jauh lebih cepat sejahtera, pembangunan jalan-jalan rusak di kabupaten dan desa-desa bisa dibangun dengan cepat dan efektif,” kata Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (31/1/2023). (spiritntt.com
