Catatan Astindo, Sekitar 10 Ribu Turis Batal ke Labuan Bajo. Kerugian Diprediksi Mencapai Rp1 Triliun

Masyarakat dan pelaku pariwisata yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat kembali melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan menaikkan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo, di Labuan Bajo, NTT, pada Senin (1/7/2022).(Istimewa )
Masyarakat dan pelaku pariwisata yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat kembali melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan menaikkan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo, di Labuan Bajo, NTT, pada Senin (1/7/2022).(Istimewa )

SPIRITNTT.COM, LABUAN BAJO – Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Manggarai Barat Ignasius Suradin mencatat lebih dari 10 ribu wisatawan domestik dan mancanegara membatalkan kunjungan  ke Labuan Bajo akibat kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo sebesar Rp. 3,75 juta yang sudah mulai berlaku sejak 1 Agustus 2022.

Akibat pembatalan lebih dari 10 ribu wisatawan tersebut, Astindo memprediksi potensi kerugian yang dialami pelaku industri pariwisata seperti perhotelan, kapal wisata, dan travel agent diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

“Selain kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo, reaksi masyarakat untuk menolak kenaikan harga tiket itu juga punya dampak terhadap wisatawan yang datang,” beber Ketua Astindo Manggarai Barat, Ignasius Suradin seperti dikutip Antara, Senin (1/8).

Salah satu kerugian nyata dirasakan hotel bintang lima di kawasan Labuan Bajo yang harus rela kehilangan 600 kamarnya yang sudah dibooking. Belum lagi, pembatalan yang dilakukan terhadap travel agent, kapal-kapal, dan hotel yang lain, yang jumlahnya sangat banyak.

Ignasius menambahkan kenaikan harga tiket masuk Komodo itu juga akan berdampak kepada seluruh destinasi wisata lain di Labuan Bajo dan juga di seluruh wilayah Flores.

Pasalnya, wisatawan yang datang sudah pasti akan menilai dan akan menyampaikan kepada kenalan mereka di negara lain atau di Indonesia untuk tidak perlu datang ke Labuan Bajo.

“Bisa jadi Labuan Bajo ini dihukum oleh calon wisatawan. Artinya, bahwa mereka akan mencoret pariwisata Labuan Bajo dari daftar liburan mereka,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Ignasius berharap agar masalah kenaikan tiket itu tidak perlu lagi dibicarakan dulu dan ditahan sementara waktu agar masalah ini tidak meluas dan berdampak buruk pada pariwisata di Labuan Bajo.

Anggota Komisi X DPR RI, Dede Yusuf juga mendesak pemerintah untuk menunda kenaikan tarif tiket masuk Pulau Komodo dan Pula Padar, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.

Menurut mantan pemain film ini, penerapan kenaikan HTM di Taman Nasional Komodo semestinya dilakukan sampai pemerintah bisa menjelaskan dasar perhitungan komponen tiket. Misalnya, untuk kepentingan apa kenaikan tarif itu dilaksanakan.

“Jadi Komisi X saat mulai masa sidang nanti kami akan tanyakan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apa dasarnya dan dari mana perhitungan kenaikan (tiket) tersebut. Nah ini baru kita sikapi bersama-sama,” ujarnya.

Dede menuturkan, jika berbicara mengenai pariwisata alam, pemerintah harus membedakannya dengan hutan lindung. Untuk hutan lindung,  konsep pariwisata yang diterapkan adalah konservasi sepenuhnya.

Sedangkan soal Pulau Komodo, dia menyebut konservasi itu juga diimbangi dengan keberlanjutan sektor pariwisata. Jadi harus ada titik temu di antara dua hal itu.

Terkait kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK)  Pemerintah Provinsi NTT akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat dimana langkah tersebut diambil untuk pelaksanaan konservasi TNK.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat didampingi jajaran Pimpinan Forkopimda menyampaikan itu saat menggelar jumpa pers di Kantor Gubernur NTT pada Senin (1/8).

“Kita akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tarif masuk Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) yakni Pulau Komodo dan Pulau Padar. Disamping itu juga akan dilakukan pembatasan jumlah pengunjung di kedua pulau tersebut. Pelaksanaan tarifnya tetap diberlakukan mulai hari ini  dan akan terus kita lakukan evaluasi serta sosialiasi pada masyarakat,” ujar Gubernur Viktor

Disebutkan, butuh anggaran yang besar untuk mengelola sebuah Taman Nasional.  Oleh sebab itu untuk konservasi Taman Nasional Komodo maka kita harus punya anggaran yang cukup agar pengelolaannya lebih maksimal. Maka tarif tersebut akan digunakan dengan baik untuk konservasi dan juga kita batasi pengunjungnya agar alam dan ekosistemnya tetap terjaga.

“Karena dengan Konservasi TNK yang baik maka akan semakin menjadi kebanggan kita semua apalagi Komodo ini adalah satu-satunya yang ada di dunia dan hanya ada di Nusa Tenggara Timur,” tegas Gubernur Viktor.  (timspiritntt.com)

Tinggalkan Balasan