Bupati Kupang ‘Kibarkan’ komitmen Berantas Korupsi

Ada lima kasus korupsi di Provisni nusa Tenggara Timur yang ditangani KPK,” kata Lili Pintauli Siregar

Kupang, Spiritntt.com- Bupati Kupang, Korinus Masneno menandatangi komitmen bersama bersama para kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pemberantasan korupsi terintegrasi.

Penandatanganan itu dilakukan Bupati Kupang, Korinus Masneno didampingi Ketua DPRD Daniel Taimenas dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Penyerahan Sertifikat PLN dan Pemerintah Daerah di Provinsi NTT di Hotel Aston Kota Kupang, Senin (25/10/2021).

Penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi oleh Kepala Daerah se-NTT disaksikan Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar ,Kajati, Yulianto, Kaper BPKP NTT, DPRD.

Rakor yang diikuti para Kepala Daerah se-NTT tersebut, sebagai bentuk dukungan dari KPK RI dalam upaya bangkitkan hidup masyarakat lebih baik dan sejahtera.

Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyerahan 572 sertifikat tanah untuk periode Januari hingga-Oktober 2021 dari Kanwil BPN kepada pemerintah daerah dan pihak PLN.

Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar dalam sambutannya menyampaikan strategi pemberantasan korupsi melalui tiga tahapan yaitu pendidikan antikorupsi, pencegahan korupsi dan penindakan korupsi.

Bupati Kupang Korinus Masneno menghadiri deklarasi anti korupsi dilakukan KPK, Senin (25/10/2021) (Foto- Humas Pemkab Kupang)

Program pendidikan menurutnya penting utk sosialisasi dan kampanye antikorupsi secara sistematis dan implementatif bagi aparatur, pendidik, mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum.

Sedangkan pencegahan korupsi dijelaskan Lili Siregar merupakan berbagai program pencegahan korupsi yang diimplementasikan oleh KLOP antara lain program koordinasi wilayah, pengendalian gratifikasi, kepatuhan LHKPN dan monitoring.

Sementara untuk penindakan korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Ia mengatakan berdasarkan penilaian KPK 27 dari 34 provinsi terjadi kasus korupsi mulai dari tahun 2004-2020 yang ditangani KPK.

Lili Siregar menjelaskan untuk NTT terdapat lima kasus korupsi yang ditangani KPK.

Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyerahan 572 sertifikat tanah untuk periode Januari hingga-Oktober 2021 dari Kanwil BPN kepada pemerintah daerah dan pihak PLN. (selvi/adi)

Tinggalkan Balasan