Besok Rapat Terbuka di DPR, Benny Harman Curiga Mahfud Md Coba Singkirkan Sri Mulyani

Benny K Harman. FOTO: Screenshot YouTube DPR RI
Benny K Harman. FOTO: Screenshot YouTube DPR RI

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Isu transaksi janggal senilai Rp. 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus bergulir.

Padahal isu tersebut telah diklarifikasi secara terbuka oleh Menkopolhukam, Mahfud Md dan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Selain itu Sri Mulyani juga sudah mengungkapkan ikhwal transaksi tersebut di depan rapat DPR RI. Namun isu tersebut terus bergulir

Pada saat rapat di Komisi XI DPR RI, Senin (27/3/2023) kemarin, Sri Mulyani mengungkap detail angka Rp 349 triliun tersebut.

Menurut Sri Mulyani, angka itu tidak semuanya berhubungan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sri Mulyani menyampaikan alur waktu kehebohan soal Rp 349 triliun yang awalnya disebut Rp 300 triliun oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md pada pada 8 Maret 2023.

“Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media. Kami cek kepada Pak Ivan (Kepala PPATK Ivan Yustiavandana) tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani.

Disebutkan, pada Kamis tanggal 9 Maret 2023, PPATK baru mengirim surat nomornya SR/2748/AT.01.01/III/2023 surat itu tertanggal 7 Maret tapi baru kami terima by hand tanggal 9.

Namun surat ini berisi 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009-2023, 196 surat di dalam 36 halaman lampiran.

“Di situ tidak ada data mengenai nilai uang. Jadi hanya surat ini kami pernah kirim tanggal sekian nomor sekian dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan PPATK,” imbuh Sri Mulyani.

Setelahnya Sri Mulyani meminta Ivan mengirimkan surat yang berisi angka. Namun pada 11 Maret 2023, Mahfud menyambangi Sri Mulyani di Kemenkeu tetapi masih belum menerima surat yang diinginkannya.

“Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan transaksi Rp 300 triliun bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan tapi kami belum menerima suratnya jadi saya juga belum bisa komentar karena saya belum melihat,” kata Sri Mulyani.

Baru pada Senin, 13 Maret 2023 Sri Mulyani mengaku menerima surat dari PPATK. Surat itu berisi lampiran 43 halaman yang memuat 300 surat dengan total nilai Rp 349 triliun, bukan Rp 300 triliun.

Sri Mulyani membagi 300 surat itu menjadi 3 bagian yaitu 100 surat, 135 surat, dan 65 surat. Disebutkan,  100 surat dengan nilai transaksi Rp 74 triliun dari periode 2009-2023 yang ditujukan PPATK ke aparat penegak hukum lain.

Selanjutnya, 65 surat dengan nilai transaksi Rp 253 triliun, yang isinya adalah transaksi debit/kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang disebut Sri Mulyani tidak berhubungan dengan pegawai Kemenkeu.

Di antara 65 surat itu ada 1 surat yang disebut Sri Mulyani yang paling menonjol karena memiliki angka yang paling tinggi yaitu Rp 189 triliun.

Sementara 135 surat dengan nilai Rp 22 triliun, yang isinya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu.

“Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami, ada 135 surat nilainya Rp 22 triliun, bahkan Rp 22 triliun ini, Rp 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak berhubungan dengan pegawai Kemenkeu,” jelas Sri Mulyani.

Jadi lanjut Sri Mulyani, yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kemenkeu itu 3,3 triliun, ini 2009-2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah itu Rp 3,3 triliun dari 2009-2023.

Terkait polemik transaksi menghebohkan itu, Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menilai Menkopolhukam Mahfud Md memiliki motif politik. Sebab, Mahfud ingin ngomong agak keras saat rapat soal transaksi janggal Rp 349 triliun yang akan diselenggarakan, Rabu (29/3/2023) besok.

“Saya sampaikan apabila Pak Mahfud tidak mempertanggungjawabkan pernyataan yang dia sampaikan kepada publik maka tidak bisa dicegah adanya anggapan ataupun tuduhan publik bahwa Pak Mahfud sedang bermain politik,” kata Benny kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Dia menduga Mahfud menggunakan informasi soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun itu untuk kepentingan politiknya.

Dia meminta Mahfud memberi penjelasan detail soal maksud transaksi mencurigakan itu.

“Dia menggunakan isu ini untuk kepentingan politiknya atau dengan kata lain saya sampaikan waktu itu beliau punya motif politik, punya maksud politik kalau dia tidak menjelaskan secara jelas, secara transparan apa yang dia sampaikan,” ujarnya seperti dikutip detikcom.

Benny kemudian menuding Mahfud bisa saja memiliki motif untuk menyingkirkan Menkeu Sri Mulyani. Atau, katanya, Mahfud ingin menyingkirkan tokoh tertentu.

“Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani, atau menyingkirkan tokoh-tokoh tertentu. Saya rasa pertanyaan saya dalam batas yang masuk akal aja ya kan,” katanya.

Benny menyinggung pernyataan Mahfud pemerintah bukan bawahan DPR saat bicara soal Rp 349 triliun ini. Benny meminta Mahfud saling menghargai antarlembaga negara.

“Tidak ada soal kalau dia bilang kan adu kesetaraan. Kita nggak pernah menganggap pemerintah bawahan DPR, tapi juga kita minta pemerintah jangan menganggap DPR itu adalah pesuruhnya pemerintah,” kata Benny.

“Ya kan, saya rasa clear kalau itu saya saling menghargai, saling menghormati posisi masing-masing. Dan saya tanya, Mahfud ini apa posisinya. Apakah omongan dia itu sepengetahuan presiden? Apakah presiden tahu? Ya kan. Itu kan nanti yang mau kita bahas dalam rapat yang akan datang ini,” lanjut dia.(spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan