Besok Kejaksaan Agung Periksa Menkominfo Johnny Plate

Menkominfo Johnny G Plate. FOTO: ISTIMEWA
Menkominfo Johnny G Plate. FOTO: ISTIMEWA

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo 2020-2022.

Dalam kasus BTS 4G ini,  Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dan memeriksa sejumlah saksi.

Informasi terbaru yang diperoleh menyebutkan, Menkominfo Johnny G Plate bakal dipanggil sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung.

Johnny Plate diagendakan akan diperiksa penyidik Kejagung pada Kamis (9/2) besok.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana membenarkan pemanggilan Johnny Plate sebagai saksi.

“Saya dapat info ada pemanggilan dari penyidik,” Ketut menjawab pertanyaan wartawan. Namun Ketut belum mengetahui apakah Plate akan hadir atau tidak dalam pemeriksaan tersebut.

“Mengenai kehadiran yang bersangkutan saya belum tahu,” kata Ketut.

Menkominfo Johnny G Plate yang ditanya detikcom tidak menjawab tegas hadir atau tidak terkait pemanggilan Kejagung besok. Dia mengaku ada agenda di Medan mengikuti Hari Pers Nasional 2023.

“Saya sedang di Medan mengikuti Hari Pers Nasional 2023 (hari ini dan besok),” kata Johnny ketika dihubungi, Rabu (8/2/2023).

Johnny mengatakan akan hadir dalam pemanggilan jika jadwalnya sesuai. “Jika dibutuhkan keterangan, maka akan hadir pada jadwal yang sesuai,” ujarnya.

Jaksa Agung St Burhanuddin menjelaskan Kejagung saat ini sudah menetapkan tersangka baru di kasus korupsi BTS. “Ini kan masih terus nih. Kemarin kan ada yang satu lagi,” ujar Burhanuddin.

Informasi mengenai penetapan tersangka baru kasus korupsi BTS sebelumnya disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Selasa (7/2).

“Adapun 1 orang tersangka tersebut yaitu IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka IH dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 06 Februari 2023-25 Februari 2023,” kata Ketut.

Ketut menerangkan IH telah melakukan pemufakatan jahat dengan tersangka berinisial AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan pelaksanaan pengadaan BTS 4G. Ketut menyebutkan IH juga mengarahkan ke penyedia tertentu yang menjadi pemenang dalam paket 1, 2, 3, 4, dan 5.

“Peranan tersangka IH dalam perkara ini yaitu sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergy telah secara melawan hukum bersama-sama melakukan permufakatan jahat dengan tersangka AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G pada Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika sedemikian rupa, sehingga mengarahkan ke penyedia tertentu yang menjadi pemenang dalam paket 1, 2, 3, 4, dan 5, ” kata Ketut.

IH disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejagung juga mengusut kasus pencucian uang terkait kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

Sementara itu, dengan ditetapkannya 1 tersangka baru, kini total tersangka dalam kasus tersebut menjadi 5 orang tersangka, yaitu:

1. AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika,

2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia,

3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020,

4. MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment

5. IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy

Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Kominfo membangun infrastruktur 4200 site BTS.

Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan terbukti bahwa para tersangka telah merekayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar negara.(spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan