Parpol Catut 20 Ribu Data Pribadi Warga, Aparat Desa Ikut Terlibat

Lolly Suhenty.ISTIMEWA
Lolly Suhenty.ISTIMEWA

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Partai politik diketahui mencatut 20.565 data pribadi warga untuk didaftarkan sebagai anggota parpol dalam tahapan verifikasi faktual peserta Pemilu 2024.

Selain itu, Bawaslu juga menemukan adanya keterlibatan aparat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dalam proses verifikasi faktual dan menjadi anggota parpol.

Menurut Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, Jumat (16/12/2022), data-data pribadi warga tersebut dicatut untuk didaftarkan ke dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) milik KPU.

Angka yang terbilang cukup besar itu lanjut Lolly,  diperoleh dari hasil monitoring Bawaslu terkait tindak lanjut pencatutan nama dan akurasi data verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang dilakukan 7 Desember 2022 lalu.

Dari jumlah 20.565 tersebut tambah Lolly, sebanyak 15.824 nama masuk menjadi sampel verifikasi faktual keanggotaan partai politik. 12.938 di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan 3.198 dinyatakan memenuhi syarat (MS).

 Selain itu, tambah Lolly, adanya temuan pengumpulan sejumlah anggota parpol yang menjadi sampel verifikasi faktual di rumah kepala desa.

“Terhadap temuan tersebut, jajaran pengawas pemilu langsung menyampaikan saran perbaikan agar status yang bersangkutan untuk di-TMS kan, sehingga langsung di TMS-kan oleh verifikator KPU,” tambah Lolly seperti dikutip detikcom.

Selain itu, ada juga pengurus RT/RW yang merangkap sebagai pengurus partai politik. Termasuk keterlibatan dalam proses verifikasi faktual. Terkait  hal ini, Bawaslu langsung menyampaikan saran perbaikan untuk di TMS kan, sehingga langsung di TMS kan oleh verifikator KPU.

Bawaslu juga menemukan 24 kasus pembagian kartu tanda anggota (KTA) partai pada saat H-1 dan pada pelaksanaan verifikasi faktual.  Hal itu menunjukkan ketidaksiapan parpol dalam pelaksanaan verifikasi faktual.

“Dengan temuan tersebut memperlihatkan bahwa potensi pencatutan sudah ada sejak awal, sehingga seharusnya masyarakat sudah memegang KTA partai politik pada saat upload KTA di Sipol,” pungkasnya . (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan