Nadiem Makarim Hapus Skripsi Sebagai Syarat Kelulusan Mahasiswa

SPIRITNTT.COM/HO-detik.com Mendikbudristek Nadiem Makarim
SPIRITNTT.COM/HO-detik.com Mendikbudristek Nadiem Makarim

SPIRITNTT.COM, JAKARTA  – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghapus skripsi yang awalnya menjadi syarat untuk jenjang S1 dan D4.

Namun penghapusan syarat skripsi tersebut dapat dilakukan bila program studi (prodi) dari mahasiswa bersangkutan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek maupun bentuk lain yang sejenis.

“Kemudian bagi mahasiswa yang belum menjalani kurikulum berbasis proyek, maka syarat lulus kuliah bisa diganti dengan tugas akhir berbentuk prototipe, proyek, maupun bentuk sejenis lainnya,” sebut Nadiem Makarim aturan yang tertuang dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Ketentuan itu disampaikan dalam Merdeka Belajar Episode 26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi yang disiarkan langsung via Youtube Kemendikbud RI, Selasa (29/8).

Dalam Youtube Kemendikbudristek itu, Nadiem menjelaskan beberapa perubahan yang akan berlangsung dalam pendidikan tinggi.

Menurut Nadiem, perubahan ini dilakukan karena setiap kepala prodi punya kemerdekaan untuk menentukan bagaimana mengukur standar capaian kelulusan mereka.

Untuk itu, standar terkait capaian lulusan ini tidak dijabarkan lagi secara rinci di Standar Nasional Pendidikan tinggi.

“Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi,” ucapnya.

Di samping itu, Kemdikbud juga akan menanggung biaya akreditasi perguruan tinggi yang dilakukan Badan Akreditas Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Sebelumnya, biaya akreditasi prodi ditanggung perguruan tinggi.

Perubahan ini juga berkaitan dengan proses akreditasi prodi. Menurut Nadiem, proses akreditasi menyebabkan permintaan data di tingkat fakultas dan perguruan tinggi jadi berulang-ulang.

“Sekarang kita akan memindahkan, menyederhanakan, dan membuat ini jauh lebih simpel, di mana status akreditasinya kita sederhanakan,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah yang akan menanggung biaya akreditasi wajib, dan pengumpulan proses akreditasi di tingkat departemen. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan