Masuk Sekolah Jam 5 Pagi Ditertawa Dunia, P2G Tuding Pemprov NTT Garuk di Tempat yang Tidak Gatal

Siswa SMA Negeri 6 Kupang laksanakan apel pagi pukul 5 Wita, Senin (27/2/2023). FOTO: Tangkapan layar youtube SMAN 6 Kupang
Siswa SMA Negeri 6 Kupang laksanakan apel pagi pukul 5 Wita, Senin (27/2/2023). FOTO: Tangkapan layar youtube SMAN 6 Kupang

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Polemik masuk sekolah jam 5 pagi yang digagas Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat terus menuai protes dari berbagai kalangan.

Walau demikian, Gubernur NTT Viktor Laiskodat tak ambil pusing dengan berbagai protes tersebut. Dirinya tetap menerapkan kebijakan tersebut walaupun hanya fokus untuk dua sekolah negeri saja yaitu SMA Negeri 1 Kota Kupang dan SMA Negeri 6 Kota Kupang.

Kebijakan Gubernur NTT Viktor Laiskodat tersebut untuk menciptakan disiplin dan membangun karakter siswa. Diharapkan kedua sekolah tersebut akan melahirkan siswa-siswi unggul yang nantinya bias masuk ke universitas ternama seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sekolah-sekolah kedinasan lainnya.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat tetap ngotot menjalankan kebijakan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik kebijakan tersebut.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menilai kebijakan tersebut tampak tidak melalui kajian akademis terlebih dulu. Wacana itu jelas melanggar asas transparansi dan partisipasi publik. Selain itu, kebijakan tersebut malah akan ditertawakan negara lain.

“Masuk sekolah pukul 5 pagi sepertinya akan menjadi kebijakan masuk sekolah terpagi di dunia. Kebijakan yang akan ditertawakan komunitas pendidikan internasional nantinya,” kata Satriwan dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (28/2).

Satriwan menilai kebijakan ini juga tidak memiliki korelasi dengan capaian kualitas pendidikan di NTT. Padahal masalah pendidikan di NTT ini sangat banyak, di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT peringkat ke 32 di Indonesia berdasarkan data BPS pada 2021.

Kemendikbudristek menurutnya juga melaporkan banyak kelas-kelas di sekolah dalam kondisi rusak 47.832 kelas. Kemudian 66 persen SD belum dan berakreditasi C, 61 persen SMP belum dan berakreditasi C, serta 56 persen SMK belum dan berakreditasi C.

Kemudian ribuan guru honorer di NTT diberi upah jauh di bawah UMK/UMP berkisar antara Rp.200 ribu hingga Rp.750 ribu per bulan. NTT juga menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 37,8 persen berdasarkan data Kemenkes per 2021.

“Mestinya kebijakan pendidikan pemprov fokus saja pada masalah yang esensial dan pokok di atas. Bisa dikatakan Pemprov NTT menggaruk yang tidak gatal,” kata dia.

Satriwan juga mengkritisi wacana kebijakan tersebut sangat tidak ramah anak, orang tua, dan guru. Ia tak membayangkan bagaimana nasib para peserta didik maupun pengajar yang minim sarana transportasi umum termasuk minim penerangan lampu jalan saat harus berangkat sekolah di pagi buta.

Dalam laporan jaringan P2G NTT, kondisi pukul 05.00 Wita di NTT justru masih sepi aktivitas masyarakat dan suasana masih gelap. Sehingga berpotensi menciptakan tindak kriminalitas atau rentan faktor keamanan pada peserta didik dan pengajar.

P2G juga menilai kebijakan ini berpotensi meningkatkan taraf biaya hidup orang tua siswa. Sebab bagi yang rumahnya jauh dari sekolah dan belum ada kendaraan umum yang beroperasi pada jam tersebut, maka ada kemungkinan mereka akan terpaksa mengontrak kos-kosan di dekat sekolah.

“Tentu berdampak pada membengkaknya biaya hidup tambahan per bulan. Atau mereka terpaksa beli kendaraan bermotor. Pengeluaran biaya sekolah membengkak naik,” lanjutnya.

Dengan demikian, P2G dengan menimbang kondisi yang telah disebutkan, mendesak agar Pemprov NTT membatalkan kebijakan tersebut, lantaran mereka menilai kebijakan tersebut tidak memiliki pijakan akademis sedikitpun. Pun kebijakan itu menurut P2G tidak ramah terhadap siswa, orang tua, dan guru.

P2G juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi dan menegur Pemprov NTT serta meminta Mendikbudristek berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemprov NTT untuk mengkaji ulang kebijakan pendidikan tersebut.

“Serta meningkatkan intensitas pendampingan sesuai kewenangan Kemdikbudristek dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan guru di NTT,” ujar Satriwan. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan