Maraknya Kasus Korupsi, MPR dan Watimpres Wacanakan Kepala Daerah Dipilih DPRD

MPR bertemu dengan Watimpres. FOTO:DOK MPR
MPR bertemu dengan Watimpres. FOTO:DOK MPR

SPIRITNTT.COM, JAKARTA  – Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto menggelar pertemuan. Salah satu materi yang dibahas adalah kepala daerah kembali dipilih DPRD karena akhir-akhirnya semakin maraknya korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Salah satu hal yang dikaji yakni mengembalikan sistem kepala daerah dipilih DPRD. Evaluasi sistem pemilu dan pilkada itu baru pada tahap brainstorming atau curah pendapat. MPR baru akan meminta pandangan dan kajian dari akademisi di perguruan tinggi hingga teknokrat,” ujar Bamsoet sapaan Bambang Soesatyo.

Menanggapi wacana pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto kompak memilih pilkada langsung menyusul munculnya wacana kepala daerah dipilh DPRD yang diusulkan watimpres dan MPR.

“Kan belum pasti juga, nanti saja kalau sudah pasti,” kata Gibran di Solo, Rabu (12/10) sepertidikutip tempo.co.

Meski demikian, jika disuruh memilih maka dia lebih suka dipilih langsung atau lewat pilkada karena yang menilai kinerja seorang kepala daerah adalah warga.

“Kalau suka sama saya ya dipilih, kalau tidak suka ya tidak dipilih. Ikut regulasi yang ada saja, kalau sekarang sudah cukup baik, cukup ‘fair’, dan cukup transparan,” katanya.

Sementara itu, Bima Arya mengatakan wacana kepala daerah dipilih DPRD merupakan langkah mundur.

“Esensi demokrasi itu partisipasi, kalau partisipasi dibatasi itu bukan demokrasi. Dan yang diperlukan kita adalah perbaikan dan penyempurnaan, bukan pembatalan,” katanya.

Ia mengatakan saat ini proses perbaikan dan penyempurnaan sudah terjadi dan berjalan cukup baik, di antaranya melalui aturan masa kampanye dan pilkada serentak untuk meminimalkan kebutuhan anggaran.

“Itu sudah dilakukan, sudah on the track, bukan malah balik lagi karena itu langkah mundur. Nanti malah jadi oligarki. Berpusat pada politik yang ditentukan oleh elite, nggak (tidak setuju),” katanya.

Ia memastikan tidak ada kepala daerah yang setuju dengan wacana tersebut. “Saya kira Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) nggak setuju, ini langkah mundur,” kata Bima Arya.

Sebelumnya MPR dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mewacanakan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Wacana itu dibahas pada pertemuan Senin 10 Oktober 2022.

Usai pertemuan tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyebut saat ini perlu adanya kajian terkait demokrasi Indonesia sekarang.

Ia menyoroti adanya kaitan antara demokrasi dengan korupsi yang marak terjadi saat ini, misalnya, dalam lima periode Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tak bisa mengatasinya jika evaluasi tak dilakukan, termasuk mekanisme dari pemilihan umum (pemilu).

Bamsoet menyebut, salah satu hal yang dikaji yakni mengembalikan sistem kepala daerah dipilih DPRD.

Bamsoet menekankan, evaluasi sistem pemilu dan pilkada itu baru pada tahap brainstorming atau curah pendapat. MPR baru akan meminta pandangan dan kajian dari akademisi di perguruan tinggi hingga teknokrat.

Ketua Wantimpres Wiranto menyebut bahwa usulan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah dijelaskan di MPR dan masih sebatas usulan.

“Sudah dijelaskan di MPR kemarin ya sudah ya, diulang-ulang saja,” kata Wiranto di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa 11 Oktober 2022.

“Enggak, sudah disampaikan dengan Pak Bamsoet, penyelesaiannya sama,” tambah Wiranto.

Sedangkan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian menyebut hal tersebut baru usulan.

“Enggak, itu baru usulan,” kata Airlangga. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan