Mahasiswa Gugat ke MK, Anggota DPR Hanya Boleh Dua Periode

SPIRITNTT.COM/HO-DOK MK Ilustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK)
SPIRITNTT.COM/HO-DOK MK Ilustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK)

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Masa jabatan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota telah dibatasi di undang-undang yaitu dua periode atau 10 tahun.  Bahkan jabatan kepala desa pun sudah dibatasi.

Namun hingga saat ini jabatan sebagai anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak dibatasi.

Oleh karena itu banyak anggota legislative yang sudah menduduki jabatan tersebut lebih dari dua kali. Bahkan ada yang mencapai lima periode.

Kondisi inilah yang mendoro seorang mahasiswa bernama Andi Redani Suryanata mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi MK)

Andi melayangkan gugatan terhadap Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Kedua pasal itu mengatur persyaratan menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Andi ingin syarat pemilihan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD mencantumkan batasan periodisasi, yakni hanya boleh menjabat di jabatan yang sama selama dua periode.

“Menyatakan Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “demikian bunyi salah satu petitum pemohon.

Disebutkan, ketentuan itu tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai  ‘Syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya memegang jabatan paling lama dua periode dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.

Andi selaku pemohon menunjuk Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Gracia, M Hafiidh Al Zikri sebagai kuasa hukum dalam gugatan ini.

Menurut Andi, pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sangatlah penting. Hal itu, merupakan salah satu ciri the rule of law.

Di mana pembatasan kekuasaan dapat menciptakan regenerasi kepemimpinan dan menghindari adanya penyalahgunaan wewenang yang berlebihan.

“Pembatasan periodisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of  regenerasi ke depannya,” jelas dia.

Selain itu, Andi turut menyinggung pembatasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden selaku eksekutif dalam gugatannya.

Andi menilai masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak-hak konstitutional yang berpotensi dirugikan karena tidak adanya pembatasan periodisasi anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Menurutnya, Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) UU Pemilu telah secara jelas dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Juru Bicara MK Fajar Laksono juga telah mengonfirmasi permohonan tersebut. “Sudah diterima di Kepaniteraan kemarin ya (Minggu (6/8)). Cek di mkri.id,” terang Fajar kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/8).

Permohonan itu telah terdaftar dengan Nomor Perkara 87/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023.(spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan