Maafkan Anggota Polri yang Langgar Disiplin dalam Kasus Ferdy Sambo, LBH Jakarta Kecam Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud MD saat RDP di Komisi III DPR RI, Senin (22/8). TV Parlemen
Menkopolhukam Mahfud MD saat RDP di Komisi III DPR RI, Senin (22/8). TV Parlemen

SPIRITNTT.COM, JAKARTA– Menteri Koordinasi Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyebut memaafkan polisi yang melanggar disiplin dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh Irjen Ferdy sambo.

Menteri Koordinasi Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD yang hadir di DPR RI sebagai Ketua Kompolnas menyampaikan hal itu saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Senin (22/8) di Komplek Parlemen Senayan.

Menanggapi komentar Mahfud MD tersebut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai pernyataan itu bukan hanya keliru, menyesatkan, dan membohongi publik. Lebih dari itu, pernyataan Menkopolhukam itu menimbulkan kesan tidak berpihak pada korban.

“Parahnya, hal tersebut keluar dari mulut seorang Menteri yang juga merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya paham bahwa rekayasa kasus adalah pelanggaran hukum yang telah menghancurkan integritas Polri,” kata pengacara LBH Jakarta, Fadhil Alfathan pada siaran pers Senin (22/8/2022).

Ucapan Menkopolhukam tersebut lanjut Fadhil, tidak memberi efek jera kepada kepolisian. Sehingga pemberian maaf terhadap mereka yang terlibat tanpa proses hukum lebih lanjut akan menjerumuskan kasus ini pada impunitas.

LBH Jakarta berpandangan Mahfud MD menyampaikan pernyataan itu tidak tepat. Hal itu karena dalam kapasitasnya sebagai seorang menteri yang memiliki fungsi koordinasi terhadap seluruh perangkat negara di bidang politik, hukum, dan keamanan.

“Sehingga pernyataan Menkopolhukam di tengah proses pemeriksaan kasus ini secara implisit merupakan bentuk intervensi terhadap proses,” jelas Fadhil seperti dikutip tempo.co

Fadhil menilai, sangat mungkin pernyataan Mahfud MD itu ditafsirkan sebagai arahan atau bahkan perintah secara langsung maupun tidak langsung pada institusi yang masuk dalam lingkup koordinasinya, dalam hal ini Polri yang tengah melakukan proses pemeriksaan terhadap kasus ini.

Fadhil meminta segala pernyataan publik tidak boleh disampaikan seenaknya saja. Namun, semua wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik dan konsekuensi publik yang ditimbulkan.

LBH Jakarta juga menilai pemberian maaf terhadap anggota Polri yang terlibat dalam pembunuhan dan rekayasa kasus dengan alasan mendapatkan perintah atasan juga merupakan pernyataan yang keliru dan tidak berlandaskan hukum.

“Pasal 7 ayat (3) huruf c Perkap No. 14/2011 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan,” kata Fadhil.

Bahkan tambahnya, perintah untuk merekayasa kasus bukan saja pelanggaran disiplin dan etik, melainkan juga merupakan tindak pidana.

Sehingga tidak terdapat alasan apapun untuk memberikan maaf terhadap anggota Polri yang terlibat dalam pembunuhan dan rekayasa kasus itu.

Pemberian maaf tanpa proses hukum lebih lanjut justru merupakan impunitas yang ironisnya didorong oleh seorang Menkopolhukam.

Oleh karena itu, LBH Jakarta mendesak Menkopolhukam mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada publik dan keluarga Brigadir Joshua.

“Menkopolhukam berhenti mengeluarkan pernyataan yang tidak berpihak pada korban dan cenderung mendorong impunitas,”tulis LBH Jakarta. (timspiritntt.com)

Tinggalkan Balasan