SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Penolakan terhadap politik identitas di Indonesia kembali menjadi pembicaraan setelah Partai NasDem mencalonkan Anies Baswedan menjadi Capres 2024.
Hal ini tidak terlepas dari Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang dinilai sebagai pilkada yang paling “brutal” karena menjadikan suku, agama, ras antar golongan (SARA) menjadi jualan saat kampanye. Bahkan ayat dan mayat pun menjadi komoditi dalam kampanye.
Berangkat dari Pilkada DKI Jakarta 2017 inilah sehingga ada sejumlah kalangan yang menyebut Anies Baswedan sebagai bapa politik identitas.
Namun, politik identitas tersebut kembali bertambah hangat setelah Partai Ummat secara terbuka menyampaikan bahwa partai yang dibidani Amien Rais tersebut mengusung politik identitas.
Kali ini politik identitas kembali dibicarakan. Adalah Politikus Partai NasDem, Zulfan Lindan, menyebut embrio politik identitas muncul oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Zulfan, politik identitas dimainkan SBY untuk menang Pemilu 2004. Ketika SBY hampir mayoritas didukung partai-partai Islam.
Menurut Zulfan dalam acara Adu Perspektif, Total Politik X detikcom, dengan topik ‘Anies Vs Prabowo, Siapa Bisa Rebut Suara ‘Umat’?’ Selasa (21/2/2023), pada Pilpres 2004, SBY harus melawan petahana Megawati Soekarnoputri.
Saat itu SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Dari lima pasangan calon, SBY dan Megawati, yang merupakan Ketua Umum PDIP, lolos ke putaran kedua. SBY kemudian mendapat tambahan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
“Di situ, SBY tahu memainkan permainan ini, karena dia akan bersaing dengan Megawati di dalam Pilpres. Baik 2004, ataupun 2009, maka dia harus memanfaatkan kelompok Islam kanan ini untuk memang berhadapan dengan kelompok PDIP yang dianggap nasionalis,” kata Zulfan.
Menurut Zulfan, politik identitas telah terbangun pada saat itu. Kemudian dimanfaatkan juga pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 dimanfaatkan lagi konflik atau perbedaan atau polarisasi ini.
“Kalau kita mundur ke belakang, artinya embrio lahirnya identitas politik identitas ini SBY pada 2004,” imbuh Zulfan.
Bantahan Demokrat
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyangkal pernyataan dari Zulfan. Namun demikian, pernyataan Zulfan itu disebut perlu diuji.
“Pernyataan Bang Zulfan harus diuji validitasnya dan diperhadapkan dengan konteks pada masa itu agar mendapatkan pemahaman yang utuh dan tak bias,” kata Kamhar saat dihubungi terpisah.
Sebab kata Kamhar, jangan sampai terjadi over generalisasi atau mensimplifikasi sehingga penarikan kesimpulannya menjadi tak tepat alias bias.
Menurut Kamhar, kemenangan SBY-JK pada 2004 tak berhubungan dengan politik identitas. Kemenangan SBY-JK didorong oleh aspirasi soal perubahan.
“Tak ada eksploitasi politik identitas pada masa itu, kemenangan SBY-JK karena besar dan kuatnya aspirasi perubahan dan perbaikan yang mengemuka pada masa itu,” ucap Kamhar.
Bagi Kamhar, selama dua periode atau 10 tahun SBY memerintah, tidak pernah terdengan konflik atau sentimen berbau politik identitas.
“Jadi tesis yang disampaikan yang menghubungkan Pak SBY dengan politik identitas, jauh panggang dari api,” kata Kamhar. (spiritntt.com)
