Hadi Tjahjanto Bongkar Modus Mafia Tanah dengan Menerbitkan Sertifikat Ganda.  Bagaimana Modus Mafia Tanah di NTT

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto.(Dok. Kementerian ATR/BPN.)
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto.(Dok. Kementerian ATR/BPN.)

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membongkar berbagai modus yang dilakukan para mafia tanah yang bekerja sama dengan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan menerbitkan sertifikat ganda. Modus tersebut banyak terjadi di Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto berbagai modus tersebut dimulai dari mengambil tanah kosong bekerja sama dengan oknum BPN. Selanjutnya mengubah data di Pusat Data Informasi (Pusdatin) yang akhirnya mengeluarkan sertifikat.

“Modus seperti ini ada yang sudah kita tangkap dan terus akan diproses apabila ada oknum dari anggota BPN, akan kita proses. Jika terbukti melakukan tindak pidana, pasti dipecat,” ancam Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Hadi juga mengungkapkan modus lain yang dilakukan para mafia tanah yakni mengubah data fisik maupun yuridis di atas sertifikat. Caranya, dengan menghapus, mengubah luas tanah, hingga mengubah nama sang pemilik asli sertifikat.

“Ini termasuk, (mafia tanah) masuk Pusdatin dengan illegal access (akses ilegal), kemudian mengubah data sertifikat dan itu pun kita sedang proses,” sambung Hadi seperti dikutip Kompas.com.

Kemudian, aksi yang dilancarkan oleh mafia tanah adalah terbitnya sertifikat ganda. Ini diketahui saat pemilik sah melihat pada aplikasi Sentuh Tanahku bahwa mereka bukan pemilik aslinya.

“Kita turun di lapangan ternyata terjadi duplikasi. Banyak kejanggalan yang kita temukan dan sekarang dalam proses penyelesaian masalah tersebut,” ujarnya.

Maka dari itu, Kementerian ATR/BPN melaksanakan Rakernas dalam upaya mengantisipasi agar tidak terjadi permasalahan yang sama.

Kementerian ATR/BPN juga melibatkan perwakilan dari aparat penegak hukum. Ini berhubungan dengan upaya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Rakernas Kementerian ATR/BPN tahun ini juga membahas strategi pembangunan berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka mendukung kemudahan berusaha. Selain itu, dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait rencana tata ruang dan pengadaan tanah. (timspiritntt.com)

Tinggalkan Balasan