Gara-gara Sebut Mahfud MD Menteri Komentator, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Pacul Dilaporkan ke MKD DPR

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. ISTIMEWA
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. ISTIMEWA

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR oleh “Sahabat Mahfud” karena pernah menyebut Menteri Koordinator (Menko) Polhukam Mahfud MD sebagai menteri komentator.

Koordinator “Sahabat Mahfud” Ferry Harahap, Senin (15/8/2022) mengatakan, laporan itu dibuat atas pernyataan Bambang yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menteri komentator.

“Kita sangat menyayangkan pernyataan Ketua Komisi III, Bapak Bambang Wuryanto ini, karena selayaknya sesama pejabat negara saling mendinginkan suasana dengan memberi pernyataan yang menyejukkan kita semua,” kata Ferry dalam keterangannya seperti dikutip Kompas.com.

Ferry mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan kalimat tersebut diucapkan oleh Bambang.

Menurut dia, Mahfud banyak menanggapi polemik kasus pembunuhan Brigadir Yoshua karena merupakan bentuk pengawasan dari pemerintah.

Disebutkan, pengawasan itu juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut.

“Kami tidak masuk dalam ranah kasus yang sedang disorot rakyat Indonesia ini, kami hanya menyayangkan ucapan beliau yang harusnya menjadi penyejuk bagi masyarakat,” ujar Ferry.

Mengenai dugaan pelanggaran yang menurut “Sahabat Mahfud” dilakukan Pacul, Ferry akan menjelaskannya di MKD.

Dia juga mengatakan, laporannya itu juga sudah diterima MKD DPR. Ferry menyertakan formulir verifikasi administrasi pengaduan perorangan yang dilaporkan ke MKD hari ini.

Dalam formulir itu, dinyatakan bahwa hasil verifikasi administrasi pelaporan Ferry lengkap untuk tahap pertama.

Seperti diberitakan SPIRITNTT.COM sebelumnya, Bambang Pacul mengkritik pernyataan Mahfud MD menyikapi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua. Sebab, apa yang dilakukan Mahfud tidak sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Tersangka belum diumumkan dia sudah umumkan dulu. Apakah yang begitu itu jadi tugas Menko Polhukam?” kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

“Apakah itu masuk di dalam tupoksi menteri koordinator politik hukum dan keamanan? Koordinator loh bukan komentator. Menteri koordinator bukan menteri komentator,” kata Bambang.

Hal tersebut disampaikan Bambang menanggapi pernyataan Mahfud yang menganggap DPR seolah diam dalam menanggapi kasus Brigadir Yoshua.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak MKD DPR maupun Bambang Pacul belum merespons saat dimintai keterangan soal laporan ini. (timspiritntt.com)

Tinggalkan Balasan