Dijanjikan Lolos Verifikasi, Hasnaeni Moein Lapor Dugaan Asusila Ketua KPU RI

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Mischa Hasnaeni Moein alias Wanita Emas. photocollage kompas.com dan kompastv
Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Mischa Hasnaeni Moein alias Wanita Emas. photocollage kompas.com dan kompastv

SPIRITNTT.COM, JAKARTA– Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena diduga melakukan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu, Mischa Hasnaeni Moein alias Wanita Emas.

Laporan itu dilakukan Ketum Partai Pandai Farhat Abbas.  Namun, sebelum melaporkan kasus tersebut, Farhat menemui Hasnaeni di penjara.

Dalam rekaman video, Hasnaeni mengungkap dugaan pelecehan itu yang dilakukan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari. Video tersebut merupakan hasil wawancara Farhat Abas dengan Hasnaeni.

“Kita mau tahu tentang kejadian pelecehan yang dilakukan Ketua KPU terhadap saudari kurang lebih antara bulan Juli-Agustus,” tanya Farhat ke Hasnaeni dalam video itu.

“Saya tidak bisa berkata apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Ya kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara bapak itu (Hasyim Asy’ari),” jawab Hasnaeni.

Kemudian Farhat bertanya terkait iming-iming yang diberikan Hasyim Asy’ari  untuk meloloskan Partai Republik Satu menjadi peserta pemilu 2024. Juga bertanya terkait bukti pelecehan yang diungkap Hasnaeni.

“Iming-iming untuk meloloskan partai itu ada?” tanya Farhat.

“Sangat, dan saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara,” kata Hasnaeni.

“Apa menyangkut kejahatan seksual itu bisa dibuktikan?” tanya Farhat.

“Bisa dibuktikan, buktinya cukup kuat,” jawab Hasnaeni.

Gerakan Melawan Political Genocide (GMPG) yang terdiri dari 9 partai melaporkan KPU RI Hasyim Asy’ari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). GMPG melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPU RI.

“Pada 22 Desember sore ini, membuat satu laporan tentang asusila dan etik, tepat di DKPP sebagai satu badan yang punya tugas untuk menyidangkan pelanggaran etika yang ada, bagi penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu,” ujar Kuasa Hukum GMPG Farhat Abbas di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2022) seperti dikutip detikcom.

9 Partai tersebut di antaranya, Partai Perkasa, Partai Masyumi, Partai Pandai, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Kedaulatan, Partai Reformasi, Partai Prima, Partai Berkarya, Partai Republik Satu. Dalam laporan tersebut, Farhat mengatakan membawa sejumlah bukti.

“Bukti yang dibawa adalah pengakuan testimoni, rekaman video, bukti-bukti komunikasi WhatsApp dan foto-foto pembelian sebuah tiket ke Yogyakarta, kemudian foto-foto kebersamaan dan sebagainya,” ujarnya. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan