Diingatkan JK, Presiden Pastikan Tidak Akan Berkampanye

SPIRITNTT.COM/HO-Dok. Sekretariat Presiden KAMPANYE - Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi memberikan keterangan pers soal sikapnya terkait kampanye dalam Pemilu 2024 di Sumatera Utara, pada Rabu (7/2/2024).
SPIRITNTT.COM/HO-Dok. Sekretariat Presiden KAMPANYE - Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi memberikan keterangan pers soal sikapnya terkait kampanye dalam Pemilu 2024 di Sumatera Utara, pada Rabu (7/2/2024).

SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Setelah Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa seorang presiden termasuk menteri boleh melakukan kampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan Presiden Jokowi ini langsung memantik reaksi  hingga protes dari berbagai kalangan termasuk dari pihak kampus dan pengamat politik.

Bahkan Presiden Jokowi menunjuk ketentuan mengenai kampanye yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Bagian Kedelapan UU tersebut membahas kampanye pemilu oleh presiden, wakil presiden, dan pejabat negara. Detail mengenai hak kampanye presiden dan wakil presiden termaktub dalam pasal 299, yang juga mencakup hak kampanye bagi pejabat negara.

Dalam Pasal 299 menyebutkan ayat (1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye,  (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

Sementara ayat (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai: a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden; b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Sedangkan Pasal 300 menyebutkan, selama melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara dalam pasal 304 menyebutkan, (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Kendati UU membolehkan seorang Presiden melakukan kampanye, tetapi Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak akan ikut berkampanye untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu ditegaskannya menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa dia akan ikut dalam kampanye pada hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

“Yang bilang siapa (saya mau ikut kampanye)? Ini, ini, ini saya ingin tegaskan kembali, pernyataan saya yang sebelumnya. Bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk berkampanye,” ujar Jokowi dalam keterangan pers di Sumatera Utara, sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/2/2024).

Presiden Jokowi  juga menegaskan, dirinya sudah pernah saya menunjukkan bunyi aturan yang membolehkan seorang presiden melakukan kampanye.

“Tapi, jika pertanyaannya apakah saya akan ikut kampanye? Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye,” tegas Jokowi.

Kepala Negara juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu 14 Februari 2024 pekan depan.

“Saya mengimbau, mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan hal pilih, datang ke tempat pemungutan suara (TPS), memberikan suara sesuai pilihan,” kata Jokowi.

Presiden juga  kembali menegaskan bahwa TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat.

 Ia pun meminta agar KPU dan Bawaslu pusat hingga daerah memastikan jalannya pemilu yang berintegritas agar suara rakyat benar-benar berdaulat.

“Kita semua harus jaga pemilu damai jurdil, menghargai hasil pemilu dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia,” tambahnya.

Kampanye Terselubung

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar Presiden Jokowi tak melakukan kampanye terselubung.

Sebab jelas JK, kampanye hanya boleh dilakukan para kontestan yang terdaftar pada Pilpres 2024, serta tim pemenangan atau kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“Kalau beliau kampanye melanggar undang-undang karena enggak terdaftar (sebagai kontestan dan tim pemenangan),” ujar Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No.6, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

“Kalau enggak terdaftar namanya kampanye terselubung. Kalau saya menyatakan dukung tapi saya enggak kampanye,” kata dia lagi.

Baginya, kampanye adalah suatu aktivitas mendukung dan mengajak orang lain untuk ikut memilih pasangan calon tertentu.

Namun, JK menganggap Jokowi bisa saja tak nampak berkampanye. Tetapi, sudah rahasia umum bahwa mantan Wali Kota Solo itu berpihak pada salah satu kontestan pada Pilpres 2024.

JK menekankan agar Jokowi memegang etikanya sebagai pemimpin tertinggi bangsa. Jika kampanye dilakukan maka Jokowi melanggar sumpah sebagai presiden yang mesti bersikap adil untuk semua kalangan.

“Jadi, (pelanggaran) etika hukumannya bukan penjara tapi hukumannya malu. Jadi kalau seseorang melanggar etika, artinya dia memalukan dirinya sendiri,” katanya. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan