Bisa Dianggap Tidak Netral, ASN Jangan Unggah Pose Tunjukkan Jari di Medsos

Foto enam orang yang diduga ASN di Provinsi Banten memegang stiker Prabowo viral di media sosial, Senin (18/3/2019).(Facebook about Tangerang/kompas.com
Foto enam orang yang diduga ASN di Provinsi Banten memegang stiker Prabowo viral di media sosial, Senin (18/3/2019).(Facebook about Tangerang/kompas.com

SPIRITNTT.COM, JAKARTA– Untuk menjaga netralitas, Bawaslu RI mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga penyelenggara Pemilu untuk lebih berhati-hati dalam berpose dengan jari yang menunjukkan angka saat foto.

Sebab di saat parpol sudah menarik nomor urut saat ini, pose yang menunjukkan jari bisa ditafsir sebagai symbol angka. Oleh karena itu, Bawaslu RI meminta untuk berhati-hati.

“Untuk teman-teman di penyelenggara Pemilu hati-hati. Kalau begini (nunjukin jempolnya), karena ini bisa (ditafsirkan simbol angka) satu, ini menjadi dua, ini menjadi tiga. Nah, kami harapkan, pose, poster dan sebagainya sudah hilang. Karena sudah ada peserta pemilu,” ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).

ASN tambah Bagja, harus menahan diri dalam berpose, baik di kehidupan nyata maupun media sosial. Dia menyebut hal itu lantaran setiap tindakan ASN dapat dikategorikan sebagai dukungan kepada peserta pemilu.

“Jadi ASN sekarang juga masang poster juga harus hati hati. Dua, misalkan di sampingnya calon dua, nah itu bisa dilaporkan. Kalau pun nanti teguran. Kadang-kadang kan lupa, disebut dua,” katanya.

Bagja kembali mengingatkan agar hati-hati melakukan pose saat difoto. Kecuali fotonya diambil sebelum penetapan peserta pemilu.

Lebih lanjut, Bagja juga mengimbau ASN untuk berhati-hati di media sosial. Dia menyebut pihaknya akan mengawasi betul terkait netralitas ASN di pemilu.

“Hati-hati juga sekarang, kemudian ‘posenya dulu pak, di fotonya tahun 2022’, sekarang di upload kembali nanti kita cek di media sosialnya. Karena dulu pernah ada laporan seperti itu padahal posenya seperti itu sebelum penetapan peserta pasangan calon,” ungkap Bagja.

Peringatan juga diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

PANRB meminta Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) di seluruh instansi pusat dan daerah netral jelang Pemilu 2024. Apabila ditemukan pelanggaran, pegawai akan diberikan sanksi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang meneken Surat Edaran No. 01/2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas PPNPN dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan yang dilakukan pada 3 Januari.

“Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan,” bunyi surat yang ditandatangani Anas, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (04/01/2022).

Demi mewujudkan netralitas itu, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan netralitas PPNPN. Upaya yang pertama yaitu sosialisasi asas netralitas melalui berbagai kegiatan dan beragam media.

Selanjutnya yaitu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif. Berikutnya yang ketiga adalah pengawasan terhadap PPNPN di instansi masing-masing dalam masa pemilihan umum.

Upaya keempat adalah menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas atau mengenakan sanksi hukum terhadap PPNPN yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu apabila terjadi pelanggaran, sanksi dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNPN.

Hasil penanganan pelanggaran asas netralitas kemudian disampaikan kepada Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN.

Perlu diketahui, adanya satgas itu sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Bentuk pelanggaran netralitas bagi PPNPN berpedoman pada bentuk pelanggaran yang berlaku bagi ASN.

“Tujuan surat ini adalah mewujudkan PPNPN yang netral dan profesional, serta terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas,” ucap Anas.

Penandatanganan surat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada September 2022. (spiritntt.com)

Tinggalkan Balasan