SPIRITNTT.COM, JAKARTA – Usulan Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar jabatan gubernur dihapus mendapat tanggapan dari berbagai pihak.
Alasan dihapusnya jabatan gubernur karena menurut PKB, posisi tersebut hanya bersifat koordinasi saja karena merupakan wakil pusat di daerah. Selain itu biaya untuk pilkada gubernur juga terbilang cukup besar.
Terkait usulan PKB tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta usulan itu dikaji secara mendalam.
“Pertama jangan sepotong-sepotong, harus kajiannya lengkap tentang otonomi daerah. Saya justru berpendapat otonomi daerahnya dari kabupaten kota ditarik ke provinsi,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Ditariknya otonomi dari daerah kabupaten/kota ke provinsi menurut Mardani karena di daerah yang rentan terjadinya politik dinasti.
“Jadi gubernurnya ada, tapi kayak DKI atau Jogja satu provinsi itu 6-8 kabupaten kota karena beberapa kasus otonomi di kabupaten, kota, ada raja kecil yang akhirnya politik dinasti. Akhirnya lambat sekali IPM naik,” tutur Mardani.
Selain itu, dengan otonomi di kabupaten/kota maka size anggarannya kekecilan 3-4 triliun, bahkan ada yang 2 triliun.
Tapi kalau di gubernur ada nanti 6-8 (kabupaten atau kota) rata-rata punya 20-30 triliun itu bisa lebih muter anggarannya. “Jadi ini kajiannya jangan separo-separo,” imbuhnya.
Ia menyebut ketentuan otonomi daerah harus diulas secara utuh. Jika usulan itu direalisasi maka mesti ada revisi Undang-Undang yang prosesnya panjang.
“Makanya kalau lihat kondisi ini akan mengubah UU 10 tahun 2016, kita tidak ada rencana untuk merubahnya,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan penghapusan posisi gubernur karena dinilai tidak efektif.
“Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di Kabupaten/Kota,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1/2023).
Tahap kedua lanjutnya, ditiadakan institusi jabatan gubernur. “Iya, tidak ada lagi gubernur,” imbuh dia.
Cak Imin mengatakan anggaran untuk gubernur besar. Namun, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.(spiritntt.com)
